11 Sep 2019 09:27

KPK Pelototi Aset dan PAD di Sulut

MyPassion
KPK bersama Kejaksaan Tinggi serta pemerintah di 15 kabupaten/kota dan provinsi menandatangani MoU pengoptimalan penerimaan dan aset.

MANADOPOSTONLINE.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan perhatian serius terhadap masalah aset pemerintah serta penerimaan daerah.

 

Selasa (10/9), KPK memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama MoU. Antara pemerintah di 15 kabupaten/kota dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sulut, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluteggomalut serta Bank Sulutgo.

Kepada koran ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penerimaan daerah serta penataan aset salah satu hal yang diawasi KPK.

Dirinya mengatakan, KPK terus mendorong pemerintah terus berbenah dalam penerimaan serta aset daerah. "Tugas kita memang mengawal agar semua bisa tepat sasaran. Ya penerimaan harus jelas, aset juga harus tertata dan tercatat dengan baik. Karena merupakan salah satu tanggung jawab negara," imbuhnya.

Situmorang juga mengingatkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi penerimaan dan pengelolaan barang milik daerah.

"Pemerintah daerah memang harus memperhatikan semua aset dan penerimaan. Jadi memang jika sudah ada MoU dengan pihak kejaksaan, maka pemerintah daerah bakal memiliki kemampuan yang lebih untuk memperhatikan dua hal tadi. Yang pasti, KPK itu terus mengawasi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan aset dan penerimaan daerah," tuturnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) mengatakan, bahwa optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah sangat perlu. Dan ini menurutnya, harus mendapatkan perhatian langsung dari masing-masing kepala daerah.

"Aset daerah kita memang perlu dioptimalkan. Karena aset-aset daerah ini ada yang mengalami pemekaran. Ada yang bertambah. Ada hal-hal yang harus kita benahi bersama agar supaya aset daerah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Disamping itu juga, menurut OD dengan adanya optimalisasi aset serta MoU kerjasama antar daerah, akan berimbas pada perkembangan di sektor investasi.

"Dalam rangka peningkatan penerimaan, saya kira hanya aset pemerintah ini bisa kita optimalkan apalagi di Sulut. Apalagi sekarang banyak orang mau berinvestasi, sehingga aset daerah ini sangat penting untuk kita data dengan maksimal," tandasnya.(ewa/gel)

Kirim Komentar