10 Sep 2019 08:30

Capim Tak Persoalkan Revisi UU KPK

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Rangkaian seleksi calon pimpinan (capim) KPK mulai bergulir di parlemen. Kemarin (9/9) 10 orang capim yang lolos penjaringan panitia seleksi (pansel) mengikuti tes pembuatan makalah di hadapan para anggota Komisi III DPR. 

“Isi makalah itu termasuk yang kita kupas dalam fit and proper test nanti," kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Selanjutnya fit and proper test diagendakan pada Rabu dan Kamis (11-12/9). Mekanismenya, satu orang capim akan dipanel secara bergantian oleh seluruh anggota dewan. DPR berjanji semua proses itu akan berlangsung secara terbuka.

"Wawancara terbuka bisa disaksikan oleh publik. Selain anggota dewan, kapabilitas para capim juga akan dinilai oleh publik," papar Wakil Ketua Komisi III Herman Hery.

Kemarin tes penyusunan makalah berlangsung mulai pukul 14.30 hingga pukul 16.00. Masing-masing capim mengambil materi soal secara acak dalam amplop tertutup.

Nah, pembuatan makalah harus sesuai dengan pertanyaan dalam amplop yang diperoleh para capim. Irjen Firli Bahuri, misalnya. Capim dari unsur kepolisian itu mengaku menulis makalah tentang strategi pemberantasan korupsi. Strategi itu dia jabarkan dalam makalahnya.

“Jadi ini adalah makalah keempat yang saya buat. Tadi saya menulis tentang bagaimana inovasi dan strategi memberantas korupsi," aku Firli seusai mengikuti tes penulisan makalah di komisi III DPR.

Kemarin Firli juga berupaya menepis isu terkait  dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan padanya. Mantan Kapolda NTB itu mengaku siap buka-bukaan jika ditanya anggota komisi III. Dia juga memastikan, jika terpilih menjadi anggota KPK, dirinya tidak akan upaya pelemahan KPK.

Selama 1,2 bulan bertugas di KPK, Firli mengaku sudah mengetahui ritme kerja di lembaga anti rasuah itu. "Lihat kalau nanti saya terpilih sebagai ketua KPK, saya siap bekerja keras memperkuat KPK. KPK tidak akan dilemahkan," tegasnya.

Soal revisi UU KPK, Firli mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum membaca UU tersebut. Namun selama revisi untuk memperkuat KPK juga akan mendukung langkah tersebut.

"Begini revisi UU, itu adalah hak pemerintah dan legislatif. Jadi kita patuhi saja. Saya nggak bisa komentar apakah itu harus atau tidak, karena saya belum baca," ujarnya.

Adapun penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), Firli mengaku setuju. Alasannya setiap kasus yang tidak cukup alat buktinya bisa diterbitkan SP3. Termasuk kasus-kasus yang ditangani KPK. "Tapi kan bisa dibuka kalau ada bukti baru lagi," tambahnya.

Alexander Marwata, capim yang kini masih menjabat anggota KPK mengisyaratkan tidak keberatan dengan revisi UU itu. "Saya kira tidak semua revisi  dimaksudkan untuk memperlemah KPK. Revisi untuk menambah kewenangan KPK juga bagian penguatan KPK," paparnya. 

12
Kirim Komentar