10 Sep 2019 09:19

APBD 15 Daerah Bakal `Dikuliti`, Sekprov: Wajib Satu Persen Untuk APIP

MyPassion
KPK bersama Pemprov Sulut melakukan rapat koordinasi terkait peningkatan kapasitas APIP kemarin.

MANADOPOSTONLINE.COM—Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) serta 15 kabupaten/kota, dalam waktu dekat bakal 'dikuliti' alias dievaluasi. Itu dimaksudkan untuk melihat seperti apa penganggaran yang dilakukan pemerintah di 15 kabupaten/kota.

Saat dikonfirmasi koran ini kemarin Senin (9/9) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen membenarkan jika akan ada evaluasi yang bakal pihaknya lakukan.

"Berdasarkan hasil koordinasi kita dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peningkatan kapasitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP). Maka akan dilihat apakah pemerintah daerah di 15 kabupaten/kota memiliki upaya untuk menjadikan APIP ini sebagai prioritas," tuturnya.

Silangen mengatakan, jika pemerintah daerah benar memprioritaskan peningkatan APIP, maka harus ada alokasi anggaran yang diberikan.

"Kita bakal cek apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas APIP. Harusnya, dari APBD pemerintah di 15 kabupaten/kota wajib untuk mengalokasikan satu persen untuk peningkatan kapasitas APIP. Dalam waktu dekat, kita bakal evaluasi. Apakah ada atau tidak," imbuhnya.

Silangen menerangkan, APIP berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi Perangkat Daerah (Peda).

"Mereka juga sebagai salah satu aktor dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jadi sangatlah kontributif dalam mendukung reformasi birokrasi menuju  tata kelola pemerintahan yang bersih," ujarnya.

Sementara itu, pakar pemerintah Dr Welly Waworundeng meminta agar APIP harus diperkuat. Baik dari segi anggaran, struktur, dan sistem rekrutmennya. Namun Waworundeng meminta agar APIP, harus independen dan tidak mengenal intervensi dari pimpinan.

"Bisa saja peran APIP di kabupaten/kota tidak optimal. Karena kan mereka bisa dengan mudah ditekan. APIP ini biasanya berada di bawah sekretaris daerah.  Harusnya kelembagaan ini diperkuat," ungkapnya.(ewa/gel)

Kirim Komentar