10 Sep 2019 08:49

6 Posisi CPNS Ini dapat Kelonggaran Syarat usia

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran syarat usia menjadi 40 tahun bagi enam jabatan dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 mendapat respon dari Honorer K2. Mereka menilai kebijakan tersebut plin-plan dan tidak mencerminkan keadilan.

Ketua Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, hal itu bertentangan dengan apa yang menjadi argumen pemerintah saat tidak memberi jalan ikut CPNS bagi honorer K2.

Selama ini, kata Titi, pemerintah bergeming jika honorer K2 tidak bisa mengikuti CPNS karena usia sudah di atas 35 tahun. Syarat tersebut dinilai mutlak dan tidak bisa ditawar. Namun nyatanya, pemerintah memberikan kekhususan kepada enam jabatan. "Jadi bohong saja selama ini," ujarnya kepada Jawa Pos (grup Manado Post).

Pelonggaran syarat usia sendiri diterbitkan melalui Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019. Enam jabatan yang diberikan kekhususan adalah dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa Titik menambahkan, pemberian kelonggaran syarat umur kepada enam jabatan sama saja dengan membuat kebijakan khusus.

Dengan logika yang sama, dia menilai kebijakan itu semestinya bisa juga diterapkan kepada honorer K2. "Beri juga kami lex spesialis," imbuhnya.

Titi menilai, ada banyak hal yang dapat dijadiin dasar bagi pemerintah untuk memberikan lex spesialis kepada guru honorer K2. Salah satunya adalah masa pengabdian yang sudah lama dilakukan honorer K2.

Di sisi lain, honorer K2 sudah terbukti mampu bekerja dan dibuktikan dengan aktivitas mengajar yang berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim menuturkan, saat ini fokus pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan menguatkan riset.

Kemenristekdikti saat ini sedang fokus untuk mengerek posisi kampus tanah air di peringkat dunia. Praktis, kualifikasi dosen sebagai tenaga pengajar juga harus meningkat. Melonggarkan batas usia pelamar dosen menjadi 40 tahun dan harus Strata 3 (S3) atau doktor. Begitu juga kaitannya dengan peneliti dan perekayasa.

”Dengan kualifikasi tersebut diharapkan mempunyai kompetensi untuk lebih mengembangkan penelitian dan penerapan teknologi yang lebih tinggi. Itu masih sangat kami butuhkan,” terang Naim.

Sebelumnya, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2019 melonggarkan batas usia pelamar CPNS menjadi 40 tahun. Namun, ketentuan ini khusus untuk pelamar CPNS formasi dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

Hanya saja, persyaratan untuk melamar formasi tersebut cukup berat. Sebut saja untuk jabatan dokter dan dokter gigi harus berkualifikasi pendidikan dokter spesialis serta dokter gigi spesialis. Untuk jabatan dosen, peneliti, dan perekayasa, kualilikasi pendidikannya harus Strata 3 (Doktor).

"Aduh, rencana mau ikut seleksi CPNS dosen batal. Ini syaratnya harus S3, tahun lalu masih bisa S2," keluh Indriani, lulusan master salah satu perguruan tinggi negeri top di Indonesia kepada JPNN.com (grup Manado Post) kemarin.

Makin beratnya syarat jadi dosen, diprediksi akan mengurangi jumlah pelamar. "Ini yang bisa ikut terbatas karena syarat dipersulit. Keppresnya dikeluarkan jelang penerimaan CPNS 2019 lagi," keluhnya.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan yang dihubungi mengatakan ada minimal tiga hal positif dalam Keppres ini. Pertama, menambah peluang masuknya dokter spesialis dalam jajaran CPNS.

"Berdasarkan pengalaman dua tahun ini, pelamar formasi dokter spesialis sangat kesulitan dengan kriteria umur maksimal 35 tahun. Ini merupakan respons atas keluhan banyak instansi dan masyarakat," terang Ridwan.

Kedua, dengan kualifikasi S3, dosen, peneliti, dan perekayasa, sudah pasti mumpuni dan bisa langsung dimanfaatkan oleh instansi pengusul. Selama ini, CPNS dari ketiga formasi tersebut lebih konsentrasi ke "sekolah lagi" daripada memprioritaskan tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, Keppres ini merupakan amanat Pasal 23 Ayat 3 PP 11/2017 dan harus diterbitkan sebelum penerimaan CPNS dibuka.(gnr)

Kirim Komentar