23 Agu 2019 08:45

Legislator Deprov ‘Lawan’ Jokowi

MyPassion
Ilustrasi.(Kokoh Praba/JawaPos.com)

MANADOPOSTONLINE.COM—Pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, 17 Agustus lalu, sempat disinggung mengenai perjalanan dinas luar negeri. Hanya saja, pidato yang diperdengarkan di hadapan anggota DPR RI dan DPRD se-Indonesia itu terkesan tak digubris.

Pasalnya, dari data yang dihimpun ada sekira tujuh legislator DPRD Provinsi (Deprov) Sulut menjalankan perjalanan dinas luar negeri. Dijadwalkan ada tiga rombongan. Satu ke Prancis dan satu lagi ke Austria.

Yang lain ke Kroasia. Tapi sampai kemarin, izin ke Kroasia tertahan di Setneg. Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu saat dikonfirmasi tak membantah hal ini.

“Jadi ada tiga kloter. Untuk kunjungan ke Prancis dan Austria tidak masalah dan sebagian legislator sudah dalam perjalanan. Namun untuk rombongan ke Kroasia masih tertahan di Setneg karena harus ada surat dari kedutaan besar. Itu sudah di luar kewenangan sekretariat dewan,”ujar Mononutu pada wartawan, Kamis (22/8) kemarin.

Dari sumber resmi koran ini menyebut, tujuan para legislator tersebut ke Prancis berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi. Sementara rombongan yang menuju Wina, Austria berhubungan dengan budaya.

Nama-nama yang ikut dalam perjalanan dinas Prancis dan Wina di antaranya Teddy Kumaat, Dicky Makagansa, dan Noldy Lamalo. Didampingi Kabag Keuangan Setwan Dammy Tendean. Selanjutnya yang ke Austria Ferdinand Mewengkang, Jems Tuuk, Rita Lamusu, dan Netty Pantow.

Sebelumnya juga ada tiga rombongan yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Mereka mengunjungi Budapest dan Ceko. Dengan tujuan pariwisata dan ekonomi.

Sementara itu pengamat politik dan pemerintahan Sulut Prof Welly Areros mengatakan terkait perjalanan keluar negeri yang disentil presiden, memang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para legislatif. Agar menghemat anggaran perjalanan dinas. "Karena studi banding harus dilakukan sesuai kebutuhan. Sebab kita juga membutuhkan input dari kegiatan tersebut," tuturnya.

Lanjutnya, perjalanan dinas tidak salah. “Asal dapat dipertanggungjawabkan, lewat penerapan program nyata. Kan kita keluar, belajar melihat program yang akan diadopsi, maka harus ada realisasi. Itu yang namanya pertanggung jawabkan," tukasnya.

Dia menambahkan, jangan sampai perjalanan dinas hanya kedok saja. “Seperti pidato presiden, zaman semakin maju. Kita bisa melihat dunia luar dengan teknologi. Sebenarnya itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

Singgung Pejabat Doyan ke LN

Diketahui, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar lakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas. “Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita,” tegas Jokowi.(gel)

Kirim Komentar