23 Agu 2019 08:32
Dari Diskusi Publik Pencegahan Korupsi

Koruptor Dimiskinkan bahkan Dihukum Mati

MyPassion
Diskusi Public Aksi Pencegahan Korupsi (Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen anti Suap, Sistem Merit) yang dilaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), di Manado, tadi malam. (Andriano Poluan/MP)

Untuk menghentikan korupsi makin menggila di negara ini, hukum di Indonesia haru memberi efek jerah. Koruptor dan keluarganya  dimiskinkan atau bahkan dihukum mati.

Laporan: Wulandari Mamonto, Manado

Hal itu yang menjadi benang merah dari Diskusi Public Aksi Pencegahan Korupsi (Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen anti Suap, Sistem  Merit) yang dilaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), di Manado, tadi malam.

Diskusi ini melibatkan akademisi, media, dan NGO di daerah ini. Mereka membahas pentingnya hukum yang kuat serta efek jerah seberat mungkin untuk menghukum para pencuri uang negara dan masyarakat. Karena kasus korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Negara religius, tetapi masuk juga negara terkorup di dunia.

Hayidrali, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjelaskan, fungsi dari Stranas PK untuk mengawal pelaporan indikasi korupsi dari berbagi pihak.

Oleh karena itu mereka berkeliling untuk menjelaskan sistem dari program mereka. "Kami mengkoordinasi, melaporkan hasil capaian dan mempublikasi capaian laporan,” jelasnya tadi malam di Whats Up Cafe Manado.

Yang menjadi narasumber dalam FGD ialah Nadjamuddin Mointang (Tim Teknis Stranas PK KementerianPAN-RB), Dr Ferry Liando (akademisi), dan Pemred Manado Post Tommy Waworundeng (mewakili kalangan pers). Lalu ada Tenaga Ahli Stranas PK Ajarani Djandam dan Koordinator Program Direktorat dan Pendidikan Masyarakat KPK Roro Wide Sulistyowati.

Dr Ferry Liando menjelaskan, faktor utama terjadinya korupsi adalah politik. Di mana sekarang ini siapapun bisa berpolitik bahkan masyarakat biasa. Dengan lemahnya hukum di Indonesia mereka dengan senang hati melakukan tindakan tersebut.

"Harusnya hukum di Indonesia jangan lemah. Bahkan bisa para tersangka ini harus dihukum dengan menyita semua kepunyaannya. Harus dimiskinkan. Keluarganya juga sampai anak-anak, harus dimiskinkan. Sampai mereka betul-betul menjadi miskin," jelas Liando

Doktor politik ini juga mengungkapkan, bahwa salah satu sumber korupsi, sistim politik.  ‘’Sistim politik di negara kita harus dirubah. Semua masyarakat berlomba untuk menjadi anggota DPR. Mereka sengaja memanfaatkan media untuk menaikkan elektabilitasnya kemudian meminta bantuan sponsor dari pengusaha,’’ ujar Liando.

Begitu juga dalam pemilihan kepala daerah. ‘’Setelah terpilih, kepala daerah harus mengembalikan bantuan sponsor dari pengusaha dalam bentu bagi bagi proyek,’’ kritik Liando keras.

12
Kirim Komentar