19 Agu 2019 09:27

Awas! Ditreskrimsus Polda Bongkar Kasus Alat Kesehatan Ilegal

MyPassion
Yandri Irsan

MANADOPOSTONLINE.COM—Warga Sulawesi Utara pengguna alat kesehatan (alkes) perlu waspada. Ternyata ada toko penyalur alkes, yang menjual alkes tak berizin maupun yang tidak lagi memiliki izin edar.

 

Baru-baru ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut, melalui Subdit Industri Perdagangan dan investasi (Indagsi), berhasil mengungkap peredaran alkes ilegal.

“Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Berdasar itulah, Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulut melakukan penyelidikan ke beberapa lokasi yang ada di Sulut,” sebut Direktur Ditreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan.

Menurutnya penyelidikan dilakukan sejak akhir Juni 2019. “Hingga akhirnya petugas kami berhasil menemukan beberapa alkes yang diduga tidak memiliki izin edar dan yang sudah tidak berlaku lagi peredarannya,” sambung Kombes Yandri.

“Salah satunya yang ditemukan di toko DM yang berada di Kelurahan Sario Utara. Di toko DM petugas menemukan beberapa jenis alat kesehatan antara lain HB hemoglobin mhd-1, Digital Tens/ems beurer em411, dan Medical Regulator xy-98-b,” rincinya.

Dalam pengembangan kasus ini, tindakan penyidik yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli dari Dirjen Penilaian Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lanjutnya saat ini penanganan kasus tersebut sudah berproses sampai penyidikan. “Beberapa hari ini ke depan semoga sudah dapat kita tentukan para tersangkanya,” tegas Yandri.

Lanjut ditegaskan Yandri, pasal yang disangkakan adalah Pasal 197 jo 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. “Yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, menyediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah,” tutup Kombes Yandri.

Terpisah, kasus ini ikut mendapat tanggapan pakar hukum Toar Palilingan MH. Menurutnya, dengan adanya indikasi pengedaran alat kesehatan ilegal, ini semestinya menjadi warning bagi pemerintah terkait seperti Dinas Kesehatan. “Karena tidak menutup kemungkinan terdapat juga hal serupa di apotek-apotek lainnya di Sulut,” kata Palilingan saat diwawancarai Manado Post.

“Harusnya Pemerintah yang merupakan tim pengawas bersama pihak kepolisian, harus turun untuk melakukan sidak. Agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum. Apalagi di Manado sendiri sudah sangat banyak pelaku bisnis di bidang kesehatan,” sambung wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tersebut.

Lanjut Palilingan, untuk para pelanggar hukum harus mengetahui, kasus tersebut mengandung pidana. Dimana akan dikenakan pidana dengan pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Pelaku akan dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar 500 juta. Untuk itu pihak penegak hukum seperti polisi harus terus menindaklanjuti kasus tersebut karena ini berakibat fatal jika hanya dibiarkan,” pungkasnya.(cw-01/gnr)

12
Kirim Komentar