16 Agu 2019 09:52

Sulut Masuk 10 Provinsi Rawan Kebakaran

MyPassion
Ilustrasi.(Swingly/Manado Post)

MANADOPOSTONLINE.COM—Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi prioritas pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), telah menginstruksikan langsung kepala daerah, Pangdam serta Kapolda untuk mengatasi karhutla di daerah.

 

Pangdam XIII/Merdeka Tiopan Aritonang mengatakan, dirinya siap diganti namun tidak siap dicopot karena kebakaran hutan. Maka itu, pihaknya akan secara tegas mencegah kebakaran hutan.

Dirinya mengatakan, tugas TNI menyiapkan dan mengerahkan kekuatan untuk dapat beri bantuan pemadaman karhutla. Serta mengerahkan untuk membantu pemda dalam mengatasi karhutla.

“Kita berharap ada pembentukan tim darurat bencana karhutla di daerah. Di TNI itu memang ada, namun alangkah baiknya ada Satgas yang tergabung dari semua instansi terkait. Sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan itu sudah jelas.

Jadi kedepan saya mengusulkan, agar membuat latihan bersama bagaimana penanggulangan bencana. Namun intinya TNI di Sulut, akan selalu siap membantu Pemprov serta 15 kabupaten/kota mengatasi karhutla," tandasnya.

Saat diwawancarai koran ini, Kamis (15/8) kemarin, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) mengatakan, jika rapat koordinasi daerah terkait Karhutla adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional, yang dihadiri 10 gubernur yang dinilai memiliki wilayah yang rawan terjadi karhutla. Dan Sulut menurutnya, masuk dalam 10 undangan gubernur tersebut.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota yang memang rawan terjadi karhutla. Seperti Bitung dan sebagian Bolmong. Kalau di Tomohon, pemicu kebakaran terjadi karena gunung Lokon meletus. Begitu juga di Sangihe. Tapi Bitung dan Bolmong ini, adalah daerah yang paling rawan karhutla," ungkapnya.

OD mengatakan, saat ini APBDP mulai disusun. Karena itu dirinya menginstruksikan, agar kepala daerah di 15 kabupaten/kota untuk menyiapkan anggaran pencegahan dan penanganan karhutla.

OD menegaskan, bahwa jangan lagi Kapolda, Pangdam serta Kapolres dan Dandim yang mengurus secara 100 persen. Karena tidak ada anggaran di instransi tersebut. Ini adalah tugas utama dari pemerintah daerah.

"Tapi ingat anggaran penanganan karhutla, jangan dimasukan dalam pos bencana. Karena kalau anggaran bencana harus ada dulu baru bisa dilakukan. Ini berbeda. Jika tidak, maka Kejaksaan akan menangkap kita. Karena tidak ini kan pencegahan dan penanganan jika ada api sekecil mungkin, langsung dilakukan. Kalau bencana, sudah besar baru dikeluarkan. Jadi harus tau. Dan ini menjadi hal wajib untuk dilakukan kepala daerah," ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, bakal mengalokasikan Rp 5 miliar untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Kabupaten/kota menurut OD, bisa mengalokasikan Rp 1 miliar.

Sehingga, ada anggaran penopang dari daerah. Menurutnya, jika dalam tahun ini tidak ada karhutla terjadi, maka anggaran tersebut tidak terpakai, dan itu tidak menjadi masalah. Masih bisa diplot lagi untuk tahun depan.

"Penanganan karhutla ini sangat penting. Seperti di Bitung, jika dibiarkan terjadi karhutla, maka hewan-hewan endemik, seperti Tarsius dan Yaki akan mati dan habis. Ini penting untuk dijaga, karena itu menjadi salah satu daya tarik turis datang ke Bitung.

Jadi untuk dasar pembiayaan itu, maka kita akan disurati 15 kabupaten/kota menyiapkan dana cadangan untuk kebakaran hutan. Jika hutan terbakar, maka Januari-Februari di musim hujan, akan terjadi bencana banjir yang sangat besar. Ini juga harus diwaspadai," tuturnya.(ewa/can)

Kirim Komentar