16 Agu 2019 08:46

Defisit Tiap Tahun, Tunjangan Pimpinan BPJS Malah Naik

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Kementerian Keuangan mengabulkan permintaan BPJS terkait kenaikan tunjangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2019 tentang manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS dikeluarkan oleh Kemenkeu belum lama ini. Hal ini dianggap tidak pas, mengingat masih ada defisit setiap tahunnya.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan bahwa keputusan Menteri Keuangan yg menaikkan tunjangan cuti bagi direksi dan dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan  tidak pas. Menurutnya alasan Menkeu menaikan tunjangan cuti adalah untuk mendongkrak kinerja direksi dan dewas kedua BPJS bukan solusi.

“Upah dan insentif direksi dan dewas kedua BPJS sudah besar saat ini. Saya ambil contoh BPJS Kesehatan. Menurut Buku Laporan Bulanan BPJS Kesehatan tercatat Beban Insentif Direksi Kesehatan setahun dianggarakan di RKAT 2019 yaitu Rp. 32.886.000.000 utk 8 direksi BPJS Kesehatan,” tuturnya dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Artinya dalam setahun, seorang direksi di BPJS Kesehatan menerima Rp. 4.110.750.000 per orang atau dalam sebulan  pendapatannya  Rp.342.562.500.

Timboel juga mengkritisi soal kinerja direksi dan dewas BPJS yang tidak maksimal meski mendapatkan pendapatan yang tinggi.

”Faktanya masih banyak target-target yang belum tercapai. Misalnya, di BPJS Kesehatan memiliki utang iuran,” tuturnya. Di BPJS Ketenagakerjaan pun demikian. Capaian investasi di BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal.

“Seluruh dana operasional kedua BPJS termasuk insentif direksi dan dewas itu dari iuran. Defisit yang besar dengan utang klaim ke RS yang makin besar harusnya jadi fokus utama untuk diatasi dengan meningkatkan iuran,” ungkap Timboel.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengkritis kenaikan tunjangan itu. Menurutnya apa yang diberikan belum pantas. Mengingat masih ada banyak masalah. “Masih ada defisi itu tidak pas kalau naik,” tuturnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan bahwa tidak ada hubungan keputusan menkeu dengan iuran peserta. Menurutnya insetif dan pembiayaan BPJS Kesehatan merupakan carry over dari aset yang dikelola. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas organisasi. ”Ini tidak berdasarkan dana APBN,” bebernya.

Dia juga menampik jika pendapatan tiap bulannya mencapai Rp 300 juta. Namun Fahmi enggan menyebutkan berapa pastinya. ”Apa yang kita terima dari renumerasi, ini sesuai dengan undang-undang,” katanya.(gnr)

Kirim Komentar