15 Agu 2019 09:43
Lontoh: Kita Tidak Main-main

Kadisperindang Bitung Disebut Provokator

MyPassion
Ketua LSM Trias Politika Herry Mamonto menunjukkan register yang menjadi acuan ahli waris terkait status lahan Pasar Girian. (Andre Repi/MP)

MANADOPOSTONLINE.COM—Persoalan status tanah kepemilikan di Pasar Girian kembali berpolemik. Terutama setelah muncul surat somasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bitung yang ditujukan kepada ahli waris Keluarga Sulaili.

Dalam surat tersebut, Disperindag meminta pihak keluarga mengosongkan pedagang yang berada di lokasi Pasar Girian, yang diklaim sebagai tanah pemerintah. Disperindag juga memberikan batas waktu 14 hari untuk melakukan pengosongan di lokasi tersebut, terhitung sejak diterimanya somasi.

Terkait surat somasi ini, Ketua LSM Trias Politika Herry Mamonto, yang menjadi pendamping ahli waris Keluarga Sulaili, berang. Menurutnya, surat somasi yang dilayankan Disperindag tidak berdasar dan berbau premanisme.

“Jangan mengintimidasi masyarakat. Ingat pasar ini adalah pusat perekonomian khalyak ramai. Jadi jangan semena-mena mengeluarkan surat seperti ini,” tegasnya.

Herry pun menyebut Kepala Disperindag sebagai provokator. “Catat, saya sebut Kepala Disperindag provokator. Saya tunggu dia 14 hari ke depan di lokasi. Jangan main-main,” tegasnya.

Lanjut Herry, sebelumnya sudah ada mediasi oleh pihak kepolisian. Bahwasanya apa bila masih ada pihak-pihak yang mengklaim, silahkan menempuh jalur hukum di pengadilan.

“Karena saat ini ahli waris yang menduduki tempat tersebut dikatakan sah. Pemkot saja memungut retribusi dengan meminta izin kepada ahli waris,” bebernya.

Dia pun menegaskan cara yang dilakukan Disperindag adalah premanisme. “Jangan berlindung di balik pemerintah. Kami menunggu reaksi 14 hari ini. Kedua, jelas kami akan melakukan langkah hukum terkait somasi tersebut,” pungkasnya sambil menunjukkan register serta sejumlah surat yang menguatkan kepemilikan dari ahli waris Keluarga Sulaili.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bitung Benny Lontoh mengatakan, tidak masalah jika pihak keluarga engan menanggapi somasi yang dilayangkan.

“Kalau mereka tidak menanggapi kan nantinya berproses sampai batas waktu yang kita minta. Kalau mereka merasa punya mereka, nanti dibawa ke pengadilan. Nantilah pengadilan yang memutuskan,” katanya.

Menurut Lontoh, somasi itu juga dibuat sebagai upaya pencegahan. Jangan sampai ada upaya pembuatan sertifikat tanah dan lain-lain. “Jadi kalau ada somasi seperti itu bisa dihambat atau ditahan sebelum ada kejelasan di titik itu,” katanya.

Lontoh juga mengatakan, pihaknya akan membawa masalah tersebut hingga ke pengadilan. “Nanti pengadilan yang memutuskan. Kalau kami sudah mengirim somasi seperti ini, berati kami tidak main-main,” tegasnya. (ctr-62/can)

Kirim Komentar