13 Agu 2019 10:34

PDIP Ingin Hidupkan GBHN

MyPassion
Hasto Kristiyanto

MANADOPOSTONLINE.COM—Kongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya ialah mendorong amandemen terbatas pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

 

Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Hasto, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara, yaitu berupa GBHN.

Alasannya: agar laju pembangunan tidak berjalan sporadis. “Seakan-akan tidak ada direction (arahan, Red) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin,” kata Hasto, (11/8).

Haluan tersebut harus diikuti seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut Hasto, dalam menjalankan agenda pemerintahan, presiden cenderung tidak digerakkan visi dan misi.

Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.

Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, itu tidak berarti presiden dipilih lagi oleh MPR. PDIP setuju jika presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, basis legitimasinya menjadi lebih kuat. “Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” tuturnya.(jpg)

Berita Terkait
Kirim Komentar