12 Agu 2019 10:00

Ingin Kembalikan MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

MyPassion
Hasto Kristiyanto

MANADOPOSTONLINE.COMKongres V PDIP melahirkan 23 rekomendasi dan sikap politik. Salah satunya mendorong amandemen terbatas atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tujuannya, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, MPR sebagai lembaga permusyawaratan harus menetapkan haluan negara. Yaitu berupa  GBHN. Alasanya, agar jalannya pembangunan tidak berjalan secara sporadis.

’’Seakan-akan tidak ada direction (haluan, Red) dalam pemerintahan. Visi-misi apa yang harus dituju. Tanpa GBHN dalam jangka panjang, tidak mungkin,” kata Hasto, kemarin (11/8) dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Haluan tersebut harus diikuti oleh seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara  lainnya. Saat ini, lanjut dia, dalam menjalankan agenda pemerintahan presiden cendrung tidak digerakkan oleh visi-misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, maka arah pembangunan dan kebijakan juga berganti. ’’Sehingga tujuan kita bernegara menjadi absurd,” imbuhnya. 

Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, bukan berarti presiden dipilih oleh MPR. PDIP setuju bahwa presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga basis legitimasinya menjadi lebih kuat. ’’Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” paparnya.

Hasto menganalogikan pentingnya GBHN dengan kepemimpinan Tri Rismaharini. Sebagai wali kota Surabaya selama 10 tahun, Risma dinilai berhasil mengembangkan konsep smart city dengan taman kota yang asri. Menurutnya, keberhasilan itu lebih pada manajerial kepemimpinan Risma sebagai wali kota.

’’Tetapi saat nanti Bu Risma tidak menjabat lagi,  siapa yang menjamin Surabaya akan tetap asri. Nah, inilah pentingnya haluan itu. Dalam kali ini GBHN untuk  pembangunan nasional,” tandasnya.

Di sisi lain, rencana PDIP yang ingin menghidupkan kembali GBHN mulai menuai pro kontra. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, penerapan GBHN tidak memiliki urgensi kuat untuk diberlakukan. Menurutnya, tidak ada jaminan GBHN bisa dijalankan atau dipatuhi.

123
Kirim Komentar