09 Agu 2019 09:50

Kawasan Perumahan Bakal Diawasi

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Pembangunan kawasan perumahan di Sulawesi Utara (Sulut), kedepan bakal mendapatkan pengawasan secara ketat. Baik dari teknik penyehatan maupun teknik lingkungan. Dengan adanya pengawasan, maka diproyeksi perumahan di Sulut bakal lebih aman, sehat dan terhindar dari potensi bencana.

 

Saat diwawancarai koran ini, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk hunian yang aman dan berkualitas. Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena itu, dengan adanya regulasi, maka penyediaan perumahan harus sesuai. Dan kualitas perumahan itu, memang harus dijamin.

"Kan saat ini pemerintah turut membantu memberikan subsidi dalam penyediaan kawasan perumahan di Sulut. Apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, untuk menjamin agar rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetap berkualitas. Maka harus ada pengawasan secara ketat. Dan saat ini, akan ada organisasi yang mengawasi semua pembangunan perumahan di Sulut," tuturnya.

Silangen mengatakan, Pemprov bakal memberikan Surat Keterangan (SK) terhadap semua edaran terkait pemberian pendampingan masalah Amdal, dan kesehatan lingkungan terhadap 15 kabupaten/kota.

"Kita mendukung penuh adanya Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI). Karena kedepan, mereka yang akan melakukan pendampingan terhadap 15 kabupaten/kota untuk masalah Amdal. Ini sangat penting, karena masalah lingkungan sangat sensitif," sebutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang juga Ketua Umum IAPTI Dr Khalawi Abdul Hamid mengatakan, organisasi tersebut bakal menyasar sejumlah program pembangunan di daerah. Baik perumahan maupun infrastruktur dari pemerintah pusat.

"Jadi di Kementerian PUPR itu banyak program yang masuk Sulut. Baik infrastruktur yang menjadi prioritas, juga perumahan. Ada program sejuta rumah yang memang harus diawasi. Karena tujuan utama ini, adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. Dan IAPTI ini yang bakal mengawasi semua pembangunan di daerah. Dari pengawasan dan kajian yang mereka lakukan, akan ada Amdal yang bisa terbit. Kalau tidak, ya maka IAPTI tidak akan memberikan rekomendasi ke Pemprov Sulut," tuturnya.

Di sisi lain, Jopie Sigar menilai, permasalahan lingkungan atas kawasan perumahan sudah sangat besar. Dirinya akan membuat edaran, agar dalam pembahasan amdal dan lingkungan, maka IATPI akan diikut sertakan.

Menurutnya, IATPI sudah memiliki SDM yang berkualitas. Dirinya mengatakan, arah pembangunan terhadap kawasan perumahan sudah sangat pesat. Namun kajian dari sisi lingkungan masih dinilai keterbelakangan.

"Jadi masalah lingkungan ini sudah menjadi masalah serius. Apalagi dalam pembangunan kawasan perumahan. Karena memang saat ini sudah sangat banyak kawasan permukiman yang berdiri. Ya kedepan, akan kita cek semua Amdal dari perumahan. Namun akan juga meliputi, semua pembangunan. Karena itu, kita sangat mendukung adanya keterlibatan Pemprov dalam melibatkan IATPI dengan memberikan edaran itu," kuncinya. (ewa/can)

Kirim Komentar