02 Agu 2019 09:03

PDI-P Dorong Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan

MyPassion
Ilustrasi

“Agar jaksa memiliki dedikasi dalam membangun sistem dan komitmen seluruh elemen aparat Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya,” urainya.

Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, seorang Jaksa Agung harus mengedepankan penegakan prinsip hukum secara berkeadilan, sehingga esensi keadilan yang bertanggungjawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum benar-benar terjaga.

Menurut Hasto,  hukum tidak boleh hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu. Diperlukan kedewasaan, tanggung jawab, dan integritas dari aparat penegak hukum.

Mereka yang mengisi jabatan pada lembaga penegak hukum harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu,” tegasnya.

PPP sependapat dengan usulan PDIP agar jabatan Jaksa Agung bukan berasal dari parpol. Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi mengatakan, hal itu untuk menghindari konflik kepentingan. “Lebih tepatnya Jaksa Agung dari karir atau profesional,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Namun, kata dia, hanya usulan saja. Semua keputusan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Presiden lah yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk para pembantunya. Menurut dia, pengisian jabatan di kabinet mutlak menjadi hak prerogatif presiden.

PKB juga mendukung langkah tersebut. Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, jabatan Jaksa Agung sebaiknya tidak diisi orang parpol.  Jabatan itu bisa diserahkan kepada sosok profesional yang diinginkan presiden. “Diserahkan kepada orang yang menjadi andalan presiden dalam penegakan hukum,” tutur dia.(gel)

12
Kirim Komentar