25 Jul 2019 12:40

Anggaran Pilkada Capai 20 Miliar, Landjar: Tak Rasional, Paling Banyak 5 M

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM---Estimasi anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Boltim 2020 nanti mencapai Rp 20 miliar. Hal ini dianggap tidak rasional oleh Bupati Boltim Sehan Landjar. "Jika Rp 20 miliar ambil saja semua APBD Boltim. Itu tidak rasional. Paling yang akan saya setujui paling banyak Rp 5 miliar," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim Jamal Rahman menyebutkan kisaran pengajuan anggaran, jika mengacu pada Pilkada 2015, hanya sebesar Rp 15 miliar.

Namun, lanjutnya, untuk usulan Pilkada 2020 nanti pihaknya akan mengajukan lebih dari angka pada Pilkada 2015. "Rencananya kami akan mengajukan anggaran sekitar Rp 17 miliar hingga Rp 20 miliar. Yang pasti di atas angka pada Pilkada lalu," sebut Rahman.

Sementara itu, Sekretaris KPU Boltim Arfan Palima menekankan anggaran Pilkada Rp 20 miliar tersebut masih estimasi tertinggi dan belum dibicarakan dengan pemkab. Sehingga, lanjutnya angka tersebut belum bersifat final. "Itu baru dari pihak KPU belum dibahas bersama pemkab. Bisa jadi angka tersebut bertambah atau berkurang. Tergantung pada hasil pembahasan," katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu PKPU untuk jadwal dan tahapan Pilkada serentak. Karena sambungnya perencanaan anggaran masuk dalam tahapan awal, jadi jadwalnya harus di lihat pada PKPU. "Kapan mulai dan berakhirnya masih belum tahu. Jadi RP 20 miliar itu masih estimasi KPU sambil menunggu tahapan resminya, belum final," katanya.

Palima pun membeber  Pilkada Boltim 2015 hibahnya  Rp 13 miliar. Yang digunakan hanya Rp  9,5 miliar. Sisanya sebanyak Rp 3,5 miliar dikembalikan ke pemkab. "Karena efisiensi anggaran yang kami lakukan,  dan tidak ada sengketa baik di Bawaslu, PTUN ataupun MK," tutupnya.

Di sisi lain, Pengamat Politik Sulut Welly Waros mengatakan, 2020 nanti ada beberapa kabupaten/kota se Sulut yang akan menyelenggarakan Pilkada. Seperti biasa, namanya Pilkada pasti berurusan dengan anggaran yang besar.  Karena proses Pilkada ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh pihak penyelenggara.

“Antara lain, dana pengamanan, penyiapan alat-alat APK, dana debat para calon, dana publikasi, dan hal lain yang berkaitan dengan Pilkada. Sehingga membutuhkan anggaran besar," sebutnya.

Namun, lanjutnya, pernyataan Landjar soal tidak rasionalnya anggaran itu pun tidak salah. Karena jika tidak terjadi persoalan besar seperti pemilihan dua kali putaran yang mengakibatkan pembengkakan kebutuhan, idealnya Rp 10 miliar sudah cukup.

"Tapi namanya anggaran itu kan disusun oleh penyelenggara dan akan dibahas bersama pemkab kemudian disetujui DPRD. Jadi sah-sah saja memasukan usulan. Soal disetujui atau tidak persoalan nanti. Asalkan anggaran yang ada benar-benar cukup untuk mengcover semua keutuhan saat Pilkada," tandasnya.(tr-01/ite)

Kirim Komentar