24 Jul 2019 09:47

Putra Sulut Bisa Gagal Diseleksi KPK

MyPassion
Ilustrasi

”Bagaimana mungkin kalau calon pimpinan tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya,” ungkap dia. Mengingat, LHKPN termasuk salah satu alat yang dipakai lembaga antirasuah dalam strategi pencegahan korupsi.

Selain itu, pelaporan gratifikasi pun mestinya masuk dalam penilaian oleh pansel. Jangan sampai, tutur Febri, capim yang bisa kompromi terhadap gratifikasi lolos.

Begitu sadar menerima gratifikasi terkait jabatan, mereka harus segera melapor kepada KPK. ”Maka kalau ada pihak-pihak yang kompromistis tersebut, saya kira itu berarti memiliki problem dari aspek integritas,” jelasnya.

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat posko pengaduan tandingan. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menerangkan, pendirian posko pengaduan ini dibentuk atas ketidakpercayaan mereka terhadap komposisi pansel. Inisiatornya, berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.

Kurnia mengaku, memang sudah ada beberapa warga yang memasukan laporan. Namun, karena masih seumur jagung, mereka masih belum melakukan update. ”Rencananya ketika sudah memasuki minggu kedua nanti, kami akan melakukan update secara berkala,” akunya.

Keluhan yang diharapkan masuk ke posko pengaduan itu pun beragam. Warga bisa memberikan masukan mereka, atas apa yang sudah mereka lakukan selama masa jabatannya di sebuah daerah. Seberapa tinggi kepedulian mereka terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) contohnya.

”Kalau yang bersangkutan pernah menjadi Kapolda juga misalnya, apakah tingkat pelanggaran HAM di kawasan tersebut masih tinggi atau tidak,” kata Kurnia. Diharapkan dengan adanya posko pengaduan ini, masyarakat akan semakin aktif untuk mengikuti perkembangan seleksi capim.

Kritik yang disampaikan sejumlah masyarakat sipil terkait banyaknya unsur dari penegak hukum lain yang mengikuti capim KPK ditanggapi Pansel. Hamdi Moeloek mengatakan, pihaknya hanya bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Di mana dalam UU KPK tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum lain untuk mendaftar.

“Itu aja kita berpegangan,” ujarnya. Hamdi menambahkan, adanya aparat penegak hukum lain yang mendaftar sebagai hal yang wajar. Sebab faktanya, kegiatan pencegahan, penindakan, penyelidikan, penyidikan memang bersinggungan apa yang dilakukan penegakkan hukum di lembaga kepolisian maupun kejaksaan.

Namun demikian, pihaknya menegaskan tidak memberikan kesitimewaan bagi yang berlatar belakang penegak hukum. Semua capim akan diukur berdasarkan hasil serangkaian tes yang sudah disiapkan.

Disinggung soal kekhawatiran adanya conflict of interest dalam tugasnya, Hamdi menampiknya. Dia meyakini, sistem kolektif kolegial yang dibangun oleh UU KPK bisa mengantisipasi hal itu. “Satu komisioner dikontrol yang empat,” tuturnya. Yang terpenting, kata dia, jangan sampai kelima pimpinan KPK berasal dari unsur yang sama.

Sementara itu, Febri Diansyah mengatakan, keterwakilan unsur penegak hukum di antara lima pimpinan KPK bukanlah kewajiban. Sebab UU KPK tidak menyebutkan hal itu. Kalau pun pasal 21 UU KPK menyebut bahwa pimpinan KPK adalah pejabat negara, penyidik, dan penuntut umum, bukan berarti mereka harus berlatar belakang penegak hukum. ”Seluruh pimpinan KPK berdasarkan aturan hukum yang ada langsung akan menjadi penyidik dan penuntut umum,” imbuh Febri. 

Karena itu, dia menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak perlu berasal dari lembaga penagak hukum tertentu. Apalagi kalau ada yang menyeret bunyi pasal tersebut berhubungan langsung dengan keterwakilan institusi tertentu untuk mengisi kursi pimpinan KPK.

”Tidak ada satu aturan pun yang bicara soal jatah dari institusi-institusi tertentu,” imbuhnya. Selama layak, memenuhi syarat, lolos seleksi, dan dipilih oleh DPR, siapa pun bisa mengisi kursi itu.

Tentu saja, KPK ingin pimpinan mereka berikutnya orang yang tepat. Bukan sosok bermasalah dan punya niat-niat lain disamping menjalankan tugas di KPK.

”Jangan sampai orang-orang yang ingin melemahkan KPK yang justru menjadi pimpinan KPK nantinya,” tegas Febri. Untuk itu, dia mengingatkan kembali, seleksi capim KPK harus dilaksanakan terbuka dan menekankan pada syarat-syarat yang sangat ketat.

Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pati Polri yang mendaftar pimpinan KPK merupakan permintaan dari Pansel capim KPK. Beberapa waktu yang lalu pansel mendatangi Polri untuk meminta agar anggota Polri mendaftar. ”Menurut pansel sendiri itu ada unsur pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Dengan banyaknya pati Polri yang lolos ke tahap selanjutnya. Dapat diartikan bahwa seleksi internal Polri juga benar-benar mampu menghasilkan peserta yang berkualitas. Hingga diakui pansel KPK untuk bisa maju ke tahap selanjutnya. ”Kami sudah berupaya benar-benar mencari anggota yang berintegritas,” ungkapnya.

Saat ini banyaknya pati Polri yang mendaftar tentu merupakan hak pribadi. Tentu sepanjang persyaratannya terpenuhi. “Dari Polri hanya merekomendasikan, setelahnya tentu merupakan pribadi,” terangnya.

Bila nanti ada pati Polri yang menjadi pimpinan KPK, tentunya akan mempermudah kerjasama dan koordinasi antara penegak hukum. KPK dan Polri bisa saling membantu untuk mempermudah penanganan kasus. ”Memang yang perlu ditingkatkan itu kerjasama,” urainya.

Seperti diketahui, selama masa sosialisasi, Pansel Capim KPK melakukan kunjungan ke berbagai lembaga. Di setiap pertemuannya, Pansel mengajak siapapun yang memiliki kualifikasi untuk mendaftar.(gnr)

12
Kirim Komentar