24 Jul 2019 09:47

Putra Sulut Bisa Gagal Diseleksi KPK

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COMKeterbatasan jangkauan Panitia Seleksi (Pansel) dalam mengkuliti para Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) membuat partisipasi publik sangat dibutuhkan.

Pansel memastikan jika sistem open public yang dilakukan bukan formalitas belaka, namun menjadi instrumen untuk mempertimbangkan kelulusan.

Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek mengatakan, pihaknya ingin mencari lima sosok pimpinan yang terbaik. Oleh karenanya, proses seleksi dibuat dengan sistem yang sebaik dan seketat mungkin. Bukan hanya terkait kapasitas pengetahuan, namun juga menyangkut integritas dan rekam jejaknya.

Untuk aspek pengetahuan, pansel bisa bekerja dengan membuat uji kompetensi dan sejenisnya. Namun untuk mentracking rekam jejak, pansel membutuhkan partisipasi banyak kalangan, tak terkecuali publik.

Untuk itu, jika ada laporan dari publik yang cukup signifikan terhadap kelayakan pribadi capim, Hamdi memastikan untuk mempertimbangkannya.

“Misal terbukti yang fatal ya kita bisa coret,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos, kemarin (23/7). Kategori fatal sendiri apabila memiliki track record yang bertantangan dengan syarat ataupun kriteria menjadi pimpinan KPK.

Diketahui, dari 104 capim KPK yang lolos ke tahapan selanjutnya, ada 4 nama bermarga asal Sulawesi Utara (Sulut). Penelusuran Manado Post, pertama ada Hernold Ferry Makawimbang (ahli hukum keuangan negara), Yotje Mende (Komisioner Kompolnas, Mantan Kapolda Papua), Frans Paulus (advokat), hingga Nawawi Pomolango.

Nama terakhir bahkan lahir di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Nawawi Pomolango saat ini menjabat Hakim Tinggi Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

Meski demikian, Hamdi menegaskan jika praktik tersebut akan dilakukan secara hati-hati. Artinya, semua masukan yang disampaikan masyarakat akan diteliti dan di crosscheck terlebih dahulu validasinya. “Kami akan melihat semua masukan. Kami uji juga,” imbuhnya.

Selain bisa dikonfrontasi langsung saat tes wawancara, Hamdi menyebut klarifikasi atas laporan akan disandingkan dengan data lembaga yang sudah bekerjasama. Yakni Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Masing-masing lembaga akan mentracking sesuai tupoksinya. Misalnya BNN berkaitan dengan jaringan narkoba, PPATK berkaitan dengan penyelewenangan keuangan, atau Kepolisian terkait catatan pidana umum. “Semua data nanti akan masuk ke kami. Tapi semua harus diverifikasi,” kata pakar Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu.

Sementara hingga kemarin sendiri, laporan yang disampaikan masyarakat ke Pansel sudah hampir menyentuh angka seribuan. Hamdi tidak menjelaskan detailnya. Namun demikian, dia mengakui jika mayoritas laporan tersebut berisi endorse atas calon-calon tertentu.

Dia menegaskan, upaya untuk menyerap laporan dari masyarakat terus dilakukan pihaknya. Hingga kemarin, pansel terus mendorong semua kalangan yang ditemui dalam berbagai kesempatan untuk memberikan masukannya. “Kita sudah mendorong terus ayo dong laporkan,” imbuhnya.

Meski relatif masih sepi, dia yakin ke depannya akan terus bertambah. Berdasarkan pengalamannya menjadi Pansel sejumlah lembaga negara, laporan masyarakat mulai membludak jelang tes wawancara. Hal itu dipengaruhi jumlah capim sudah semakin menyusut. “Bayangan saya setelah tes psikologi,” tuturnya.

Sementara itu, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah juga berharap besar partisipasi masyarakat dalam seleksi capim KPK. Dia menyampaikan bahwa masukan itu sangat penting.

Khususnya dari lingkungan di sekitar para capim. ”Di lingkungan kerja atau pun di lingkungan tempat tinggal para calon itu sendiri. Karena yang paling tahu adalah mereka yang berada di lingkungan terdekat,” tuturnya.

Informasi yang diterima Febri sejauh ini, ruang masukan yang diberikan pansel untuk masyarakat lebih banyak berisi dukungan atau pujian kepada para calon.

Menurut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, baiknya masyarakat juga melaporkan rekam jejak setiap calon yang mereka ketahui. ”Agar orang-orang yang berisiko atau bermasalah itu tidak kemudian lolos menjadi pimpinan KPK,” imbuhnya.

Seperti komitmen awal, lanjut Febri, instansinya juga siap membantu pansel apabila mereka membutuhkan bantuan. ”KPK akan membantu nanti untuk memberikan data tentang rekam jejak para calon begitu pansel meminta,” ungkap dia.

Kepatuhan capim menyampaikan Laporan Harta Kekyaan Penyelenggara Negara (LHKPN) misalnya, KPK bisa membantu jika pansel membutuhkan data tersebut. Menurut dia, mestinya LHKPN menjadi salah satu tolak ukur penting sejak seleksi capim KPK dimulai.

Febri menyebutkan, syarat administrasi berupa surat persejutuan menyampaikan LHKPN ketika capim terpilih merupakan kabar baik. Namun, akan lebih baik lagi apabila sejak awal kepatuhan menyampaikan LHKPN turut menjadi pertimbangan pansel sebelum meloloskan para calon.

Febri menilai kepatuhan setiap calon melapor LHKPN tidak ubahnya rekam jejak. Bagaimana para capim itu mematuhi ketentuan terkait LHKPN sebelum mendaftar sebagai capim KPK.

12
Kirim Komentar