24 Jul 2019 09:58

E2L-Mantap Sebut Sudah Lihat SK Pelantikan

MyPassion
Moktar Parapaga

MANADOPOSTONLINE.COM—Ini perkembangan terbaru soal Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga.

Keduanya telah melakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, kemarin. “Saya dan Pak Elly sudah berkonsultasi dengan Pak Dirjen. Jadi kami mengimbau rakyat Talaud untuk tetap tenang,” kata Moktar via telpon, kemarin.

Keduanya yakin Surat Keputusan Mendagri tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud segera diserahkan ke Pemprov Sulut. Dasar SK tersebut, Gubernur Olly Dondokambey akan melakukan penjadwalan pelantikan.

“Jadi apa yang dikatakan Pak Gubernur, itu benar. Semua tergantung SK Mendagri. Nah SK Mendagri itu sudah ada dan telah diperlihatkan kepada kami,” katanya seraya menyebut, semua akan indah pada waktu-Nya.

Terinformasi, Kementerian Dalam Negeri telah mempersiapkan surat balasan ke Pemprov Sulut. Terkait pertanyaan putusan MA No 367.K/TUN/2017 yang harus jadi bahan pertimbangan.

Sekadar referensi, ini duduk persoalan yang menimbulkan multi interpretasi. Putusan MA 367 terbit karena ada kasasi terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 24 Juni 2014. SK Mendagri 3200 ini menghambat Elly Lasut maju, sebab sudah terhitung dua periode.

Nah kasasi ini ditolak mentah-mentah MA. Bukan apa-apa. Sebab gugatan yang diajukan kadaluarsa alias melewati batas waktu 90 hari sejak SK Mendagri terbit.

Namun demikian. Sejatinya SK 3200 yang dikasasi ke Mahkamah Agung ini telah gugur seiring terbitnya SK Mendagri No 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017 yang menegaskan Elly Lasut belum dua periode. “SK Mendagri 131.71.3241 itu jadi dasar KPU mengakomodir Elly dan Moktar.”

MA benar. Kasasi SK 131.71-3200 ditolak. Karena saat dikasasi sudah kedaluwarsa alias lewat 90 hari. Mestinya dikasasi paling lambat tiga bulan sejak SK Mendagri 3200 itu terbit pada 2014.

Yang terjadi dikasasi pada tahun 2017, atau tiga tahun setelah SK Mendagri terbit. Harusnya paling lambat tiga bulan setelah terbit. Dasar kasasi kadaluarsa ini, MA menolak. Karena sudah lewat waktu.

Lagipula, SK Mendagri 3200 yang digugat sudah gugur pasca terbit SK Mendagri 3241 yang menegaskan Elly Lasut belum dua periode. Sehingga proses pencalonan di KPU Talaud mulus. Di Pilkada Talaud 2018, mayoritas rakyat memilih Elly dan Moktar.

12
Kirim Komentar