23 Jul 2019 09:15

Kumendong Beberkan Pertimbangan Hukum Status E2L

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Wakil Bupati Mochtar Parapaga masih menjadi tanda tanya.

Kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong mengatakan, Gubernur Olly sudah mengirimkan surat ke Kemendagri untuk meminta jawaban atas surat yang dikirimkan gubernur sebelumnya.

Bernomor 100/19.4999/Sekr.Ro.Pem tertanggal 19 Juni 2019, perihal Pertimbangan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Terpilih.

Gubernur Sulut meminta Mendagri Tjahjo Kumolo mengkaji kembali usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih masa jabatan 2019-2022. Berdasarkan surat Gubernur Sulut Nomor 100/19.4381/Sekr.Ro.Pem tanggal 28 Maret 2019.

Usul pertimbangan ini dilakukan karena terdapat fakta hukum baru. Dimana Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud dalam putusan kesatu mencantumkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1122 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai dasar pemberhentian Elly Lasut.

Sesuai fakta hukum, sejak 30 Januari 2014, enam bulan sebelum Surat Keputusan Mendagri tersebut ditetapkan, sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 292 PK/Pidsus.2012. Yang menolak permohonan PK. Ini dijadikan dasar putusan kesatu Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tersebut.

Surat Mendagri nomor 131.71-3200 tanggal 24 Juni 2014 tentang pemberhentian Bupati Talaud digugat Elly Lasut di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Baik di pengadilan tingkat pertama TUN, tingkat banding, dan kasasi MA.

Pada tingkat kasasi, permohonan Elly Lasut ditolak. Sehingga keputusan Mendagri yang menjadi objek gugatan sah dan mengikat menurut hukum untuk dilaksanakan.

Masih dalam surat tersebut, Gubernur Olly menerangkan dengan adanya putusan kasasi MA nomor 367/TUN 2017 tanggal 15 Agustus 2017 menolak permohonan kasasi Elly Lasut, maka Surat Keputusan Mendagri nomor 131.71-3241 tanggal 2 Juni 2017 sebaiknya batal demi hukum.

Diketahui surat keputusan Mendagri nomor 131.71.3241 tanggal 2 Juni 2017, digunakan sebagai dokumen pendaftaran calon pasangan Elly Lasut dan Mochtar Parapaga di KPUD Talaud.

“Jadi SK pemberhentian E2L bernomor 131.71-3200 tahun 2014 direvisi Kemendagri Tjahjo Kumolo nomor surat 131.71-3241 tahun 2017. Menegaskan E2L belum dua periode. Ini jadi dasar E2L diterima mendaftar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” paparnya.

Seiring waktu, baru diketahui 6 Agustus 2017, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan E2L tersebut. “Harusnya Kemendagri tidak mengeluarkan kebijakan apapun. Kalau kita rujuk SK yang dikeluarkan Kemendagri pada 2 Juni 2017 itu. Sedangkan MA 6 Agustus 2017. Inilah yang dipertanyakan gubernur dan sudah menyurat ke Kemendagri. Namun sampai saat ini belum ada jawaban," paparnya.(gel)

Kirim Komentar