22 Jul 2019 09:59

SOP Izin Dinas Luar Negeri Diubah

MyPassion
Ilustrasi

SOP itu tertuang dalam surat edaran Nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Tjahjo menjelaskan, SOP tersebut dikeluarkan dalam rangka tertib administrasi dan Koordinasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN di lingkungan Pemda.

"Sebagaimana diamanatkan Pasal 39 ayat 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ujarnya, Jumat.

Apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan, lanjut dia, permohonan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri.

"Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri sepuluh hari sebelum keberangkatan ke luar negeri," imbuhnya.(gnr)

12
Kirim Komentar