18 Jul 2019 08:43

Tiga Daerah Ini Sumbang Kemiskinan di Sulut

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Salah satu indikator ekonomi yang banyak digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah, yaitu sejauh mana eksekutif mampu menekan angka kemiskinan.

 

Makin sejahtera satu daerah, pasti dibarengi dengan optimalnya seluruh sektor penopang lewat perpaduan kebijakan yang tepat.   Hal ini diungkapkan Kepala BPS Sulut Ateng Hartono.

“Penghitungan kemiskinan yang kita lakukan menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, seperti kemampuan untuk memenuhi pangan, sandang dan papan. Jadi, mereka yang masuk kategori miskin itu, artinya belum mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut,” ungkap Hartono.

Sementara itu, Regional Ekonom Sulut Noldy Tuerah dalam seminar Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, di Hotel Four Points Manado, belum lama ini. Membeber persentase kemiskinan tertinggi di Sulut, utamanya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kepulauan Sangihe.

Dia membeber ketiga daerah ini, masing-masing menyumbang persentase kemiskinan di atas 10 persen tahun 2018 lalu. “Mitra menyumbang 13,29 persen, Bolsel 13,06 persen dan Sangihe 11,82. Kabupaten Mitra  jadi yang paling tinggi di sini,” kata Tuerah.

Lanjut Tuerah, walaupun angka kemiskinan di kabupaten Mitra dan Bolsel tinggi. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya cenderung mengalami penurunan. Mitra dari tahun 2017 14,08 persen menjadi 13,29 persen di tahun 2018.

Demikian juga Bolsel dari 14,16 persen di 2017 menjadi 13,06 pada tahun 2018. “Hanya memang Kepulauan Sangihe yang menunjukkan kenaikan dari 11,08 persen di 2017, menjadi 11,82 pada 2018 kemarin,” ucapnya.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat ini mengatakan, ada indikasi besar fungsi dan pemanfaatan APBD di daerah tidak berjalan maksimal.

“Alokasinya tidak terarah dan memberikan stimulus bagus, pada sektor yang seharusnya di penetrasi. Misalnya, jika di daerah A tingkat kemiskinan nya 10 persen, tapi pemerintah lebih memilih mengalokasikan untuk daerah yang persentase kemiskinannya di bawah angka tersebut. Setelah dikalkulasikan, nyatanya perbaikan yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi, justru bertambah. Atau bisa jadi, eksekutif belum bisa melihat, apa kapasitas dan potensi utama daerah, hanya mendorong sektor yang sebenarnya daya cakupannya kurang menyeluruh jangkauannya,” terangnya.

123
Kirim Komentar