12 Jul 2019 12:41

KPK: Government System Talaud Belum Maksimal

MyPassion
Budi Waluya

MANADOPOSTONLINE.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi menilai masih adanya kekurangan dalam sistem dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahkan dikatakan Kordinator KPK Wilayah IX Budi Waluya, secara persentase keseluruhan. Nilai government system di Talaud, tak lebih dari 60 persen.

Masih adanya negosiasi terpisah, yang tak menjamin semangat transparansi dan akuntabilitas, seperti di pengadaan barang dan jasa. Jadi temuan, serta pemulus potensi terjadinya kerugian negara.

"Karena lelang barang dan jasa nya, ada yang masih harus ke Manado dulu. Nah, ini punya potensi untuk deal-deal di luar aturan. Harusnya bisa lebih tersistematis dan terpusat pada satu sistem dan jaringan saja," kritik Waluya, di sela kunjungan KPK ke Talaud, Kamis (11/7) kemarin.

Pihaknya menyarankan, segala rekomendasi dan masukan soal sistem yang dinilai masih kurang, agar segera dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

"Memang salah satu faktor kinerja Pemerintah Talaud yang menjadi kendala yakni, penginputan dalam aplikasi MCP KPK  dikarenakan support   jaringan di sini kurang optimal. Maka dari itu, kita memberikan alternatif solusi dengan berkonsultasi dengan BUMN penyedia, agar hal ini bisa diselesaikan," tukasnya.

"Dan intinya kami kemari untuk melakukan pencegahan pasca penindakan kemarin, evaluasi di titik-titik lemahnya, agar hal serupa tidak terjadi lagi," tutup dia.

Sementara itu Bupati Talaud Petrus Simon Tuange membenarkan, untuk sistem tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud belum bekerja secara optimal.

"Dalam pertemuan bersama KPK memang kami mengakui kalau pelaksanaan pemerintahan belum maksimal, dan dalam pertemuan menitikberatkan pada pengelolaan serta pencegahan barang dan jasa. Termasuk tender proyek dan sebagainya, bahkan yang bersifat PL sempat disinggung,"bebernya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Kabupaten (Sekkab)  Ir Adolf Binilang Me menambahkan, kunjungan KPK tak lain untuk memonitor perencanaan, pembiayaan, sampai pada laporan  tata kelola pemerintahan agar terintegrasi  dengan aplikasi online MCP.(tr-04/jul)

Kirim Komentar