10 Jul 2019 09:50

KEK Bitung Diminta Bangun HUB Port

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung punya peran penting dalam menopang jalannya laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

Tak kurang dari 45 perusahaan lokal dan internasional kini mulai dan tengah menjalankan usahanya di lahan usaha yang kini masih memiliki total luasan sebesar 534 hektare.

Belakangan, dari hitung-hitungan PT Membangun Sulut Hebat (MSH) BUMD yang ditunjuk Pemprov Sulut untuk mengelola KEK. Berharap besar dalam pembahasan lewat agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Tanggal 12 Juli nanti, total luasan lahan KEK Bitung bisa berlipat menjadi 2.000 Hektare.

Bukan tanpa sebab, ketersediaan Hub atau pelabuhan peti kemas, jadi satu pendukung vital mendorong usaha investor dan gerak industri lokal bisa lebih leluasa menjangkau pasar-pasar yang dituju nanti.

“Selain itu, kesempatan  untuk putra daerah untuk bekerja di sini (KEK) bisa lebih besar. Ini (hub) sebenarnya besar di dorong oleh pelaku usaha dan investor. Karena mereka butuh fasilitas ini,” ungkap Direktur Utama PT MSH Jefferson Lungkang, Selasa (9/7) kemarin.

Sembari menambahkan, meski saat ini di Kota Cakalang, telah tersedia pelabuhan peti kemas yang dikelola BUMN. Pihaknya pesimis, proses pengiriman komoditas para investor, bisa lebih produktif dan mendapatkan benefit secara keseluruhan.

“Apalagi yang bergerak umumnya di sana (Bitung, red) itu perusahaan yang bergerak di bidang fishery, ketahanan komoditas ini penting bagi pelaku usaha,” kata dia.  

Jika merunut ke belakang, memang dengan keterbatasan anggaran. Apalagi, eksekutif harus dibebankan dengan sejumlah agenda penyelenggaran Pemilu. Otomatis, membuat keterbatasan Pemprov menyutik aliran modal segar bagi MSH.

Alhasil, dikatakan Komisaris Utama PT MSH Mikson Tilaar, mekanisme penyewaan dan kerja sama atas lahan yang dikuasai. Jadi solusi soal kebutuhan anggaran Rumah Tangga yang notebenenya baru diberikan Rp.5 Miliar, dari total Perda Pembentukan MSH seharusnya Rp.100 Miliar.

“Misalnya, si Perusahaan Futai yang eksis sekarang, itu sewa lahan di kita itu, setahun misalnya Rp. 100 M. Itu bisa  langsung  dibayar sekaligus atau di cicil. Nah, ada juga yang nantinya kerja sama ke kita. Hasil produksi dan profit selama setahun, itu bisa dibagi dua. Tak perlu bayar biaya sewa lagi,” jelasnya. 

Lanjut dia, mekanisme seperti itu, pastinya bisa terlaksana dengan persetujuan seluruh pihak dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di tanggal 12 Juli nanti. (jul)

Kirim Komentar