10 Jul 2019 13:14

Belt and Road Initiative: Kesempatan Emas Indonesia

MyPassion
Oleh: Fabian B. Pascoal, S.H., LL.M.

MANADOPOSTONLINE.COM--Era ini adalah era kolaborasi global. Sumber daya yang tersebar tidak merata secara global, mendorong komunitas internasional untuk melakukan kerjasama atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Indonesia telah menandatangani 23 proyek kerjasama dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) pada konferensi BRI di Beijing pada 26 April  2019, yang akan dibangun di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali.

Proyek-proyek tersebut meliputi, antara lain, pembangunan kawasan industri dan infrastruktur penunjang (Taman Kuning, Kaltara), proyek pembangkit listrik hasil olahan sampah (Sulawesi Utara) dan Taman Teknologi di Pulau Kura-kura (Bali). Namun, benarkah inisiatif ini pada akhirnya dapat menguntungkan Indonesia? Resiko apa saja yang harus dihadapi dan dipertimbangkan pemerintah?

Skema Tiongkok yang dulu dikenal dengan nama One Belt One Road atau OBOR ini, kerap menjadi kontroversi. BRI sendiri merupakan sebuah strategi pembangunan global yang digagas oleh pemimpin Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, dan diumumkan pertama kali pada 2013.

Saat ini program tersebut telah melibatkan lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan telah menghasilkan banyak pabrik, pelabuhan, infrastruktur, dan sarana-sarana komersil lain di negara-negara tersebut. Selain visi dan misi global pemimpin mereka, program ini dimungkinkan karena kapasitas likuiditas Tiongkok yang begitu besar, sehingga mampu untuk melakukan investasi besar-besaran di pelbagai belahan dunia.

Banyak pihak yang mengkritisi keterlibatan Indonesia dalam skema BRI ini. Ada yang berpandangan bahwa skema ini melahirkan jebakan utang (debt trap) atas negara-negara yang kurang tangkas mengolah peluang yang ditawarkan Tiongkok.

Hal ini sudah mulai terlihat di Afrika, dimana negara-negara Afrika yang relatif miskin menerima dana investasi infrastruktur Tiongkok secara besar, dan menggunakan dana-dana tersebut untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional mereka yang juga dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Sebagai contoh, Presiden baru Tanzania John Magufuli baru-baru ini membekukan pembangunan pelabuhan Bagamoyo, yang sedianya akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Afrika timur termasuk dengan jaringan kereta api dan jalan, dengan biaya 10 milyar dollar Amerika dari Tiongkok karena adanya sejumlah pasal perjanjian yang dianggap eksploitatif.

Contoh lain adalah persetujuan debt-for-equity swap antara Tiongkok dan Sri Lanka, dimana Tiongkok bersedia menghapus utang Sri Lanka sebesar 8 milyar dollar Amerika, bila pemerintah Sri Lanka sepakat untuk menyewakan pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok selama 99 tahun.

Memang harus diakui bahwa bagian besar inisiatif BRI adalah kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok; banyak inisiatif ini dijalankan untuk menempatkan Tiongkok pada posisi yang menguntungkan. Wajar memang. Namun ini bukan berarti bahwa tidak ada keuntungan yang bisa diambil Indonesia dari skema BRI, selama Indonesia mengambil langkah-langkah perlindungan kepentingan nasional Indonesia.

Proyek BRI Dapat Menguntungkan Indonesia

Banyak proyek infrastruktur Tiongkok di Afrika, misalnya, yang amat menguntungkan negara penerima, benua Afrika, dan bahkan kepentingan perdagangan global. Proyek-proyek ini termasuk proyek infrastruktur rel kereta api, jalan, pelabuhan, dan bahkan proyek pembangkitan tenaga listrik sebesar 2.600 megawatt di Nigeria serta proyek telekomunikasi sebesar 3 milyar dollar di Ethiopia, Sudan, dan Ghana.

Pemerintah Indonesia dengan cerdas berusaha mengambil manfaat optimal, sambil meminimalkan resiko. Investasi Tiongkok di Indonesia diarahkan sebagai kegiatan B2B (business to business) . Pemerintah berperan lebih sebagai fasilitator investasi dan pembangunan. Sejumlah negara di Afrika tidak seteliti Indoneasia. Mereka memberi jaminan pemerintah atas proyek-proyek BRI.

Ada rules of thumb yang harus selalu diingat agar kita dapat menyerap manfaat BRI tanpa terjatuh dalam jebakan utang Tiongkok. Pertama, industri yang dibawa Tiongkok ke Indonesia haruslah industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi, baik dari hal ekonomi, teknologi, maupun lainnya dan bukan sesuatu yang  saat ini sudah bisa kita lakukan sendiri di dalam negeri.

Kedua, harus terdapat alih teknologi dari Tiongkok ke Indonesia, agar Indonesia dapat lebih memajukan industri Indonesia di masa mendatang  dan rakyat Indonesia tidak hanya berperan sebagai konsumen .

Ketiga, semua industri ini harus memiliki keberlanjutan secara lingkungan (environmentally sustainable) untuk melindungi sumber daya alam, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Keempat, pengerjaan proyek-proyek ini harus menggunakan tenaga kerja Indonesia, untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kerja bagi para pekerja Indonesia. Kemudian kelima, investasi ini harus menerapkan best practices tingkat internasional.

Seperti kata pakar manajemen Leon Megginson, bukan lah yang terkuat atau yang terpandai yang akan bertahan, namun mereka yang dapat secara cepat mengantisipasi perubahan. Rumus Darwin klasik bertumpu pada dogma “survival of the fittest”.  Pakem saat ini bergeser ke “survival of the fastest”.

Selain ituharus disadari bahwa tren dunia saat ini mulai berubah dari skema konfrontasi ke pola kolaborasi. Penolakan terhadap BRI akan merupakan langkah yang tidak realistis, mengingat kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada saat ini yang sedang membutuhkan investasi besar. Kolaborasi dengan Tiongkok, selama itu dikelola dengan merujuk pada rules of thumb  yang disebut di atas, merupakan kesempatan emas yang harus terus dimanfaatkan Indonesia.

*Penulis adalah  Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang Investasi dan Penanaman Modal. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi. (MPO)

Kirim Komentar