10 Jul 2019 10:36

75 Persen Aset Pemerintah Tak Bersertifikat

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyasar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/7). Kali ini KPK, menguliti sejumlah aset milik pemerintah.

 

Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut maupun aset milik pemerintah di 15 kabupaten/kota. Kepada koran ini, Koordinator dan Supervisi Wilayah IX KPK Budi Waluyo membeber sejumlah masalah yang saat ini dihadapi pemerintah terkait aset.

"Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset-aset milik pemerintah yang baru bersertifikat. Sementara 75 persen aset belum bersertifikat. Nah inilah yang perlu diperhatikan. Padahal kan di BPN sendiri ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini adalah kesempatan agar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah," tuturnya.

Banyaknya permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan, menurut Budi, akibat kurangnya legalitas hukum. Dan sertifikat itu adalah bentuk legalitas hukum. Sehingga hal tersebut mendorong KPK memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota yang ada di Sulut.

"Kemudian pengamanan secara fisik juga penting. Masih banyak aset-aset akibat kurangnya legalitas dasar hukum, maka banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset pemerintah daerah yang beralih ke pihak lain.

Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset pemerintah daerah yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini, bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, kegiatan FGD ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas serta bernilai konstruktif.

Hal itu, menurutnya, menjadi komponen poin penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif serta menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi. Khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan.

"Jadi FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menyamakan arah. Sekaligus juga mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan bank pembangunan daerah, berikut mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan barang milik negara. Untuk itu, dengan semangat kerja bersama akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi," tandasnya. (tr-02/can)

Kirim Komentar