09 Jul 2019 09:49

Tinjau Proyek Fisik, Oknum LSM Peras Perangkat Desa

MyPassion
Jorry Gumansing

MANADOPOSTONLINE.COM—Keleluasaan  perangkat pemerintah desa di Kabupaten Minahasa, belakangan  dibuat resah. Oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang kerap menebar ancaman.

Kondisi ini marak terjadi, biasanya di momen-momen saat pekerjaan fisik Dana Desa (Dandes) sementara berjalan.

Dari informasi yang dirangkum, oknum-oknum LSM yang diketahui tak jelas asal-usulnya ini, melancarkan modusnya dengan mendatangi hukum tua dan melakukan pengancaman dengan berbagai tudingan. Mengklaim proyek yang dikerjakan tidak beres.

Alhasil, sejumlah kepala desa seperti tak tak punya pilihan,  negosiasi materi jadi solusi.

“Sudah tidak terhitung oknum-oknum yang datang, dari LSM inilah, itulah. Biasanya kalau proyek sedang berjalan mereka mulai banyak yang datang. Ada yang beralasan inspeksi, sidak, kumpul data. Akan tetapi ujung-ujungnya minta uang. Sampai membawa-bawa nama institusi penegak hukum, dengan dalih proyek yang dikerjakan tidak sesuai,” ungkap salah satu kepala desa di Minahasa,  yang meminta namanya tak dikorankan.

Senada, salah satu kepala desa di Kecamatan Kakas, mengaku ada oknum yang bahkan berani mencatut lembaga negara tertentu, seperti memakai seragam yang ditempeli logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Kondisi ini tentunya meresahkan para perangkat desa.

“Kontrol sosial atas pekerjaan dan jalannya proyek itu sah-sah saja. Yang disayangkan di sini, kenapa harus membawa-bawa nama lembaga atau instansi. Toh, ada hukum dan aturan jika benar, ada pelanggaran di semua konteks pembangunan, baik fisik maupun non-fisik,” keluh sumber. 

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minahasa Drs Jorry Gumansing mengatakan, bahwa jumlah Ormas dan LSM yang hanya terdaftar di Minahasa sampai saat ini berjumlah 27.

Untuk itu, kata Gumansing, jika ada oknum-oknum yang datang melakukan pemerasan dengan mencatut nama LSM tertentu, pihaknya menyarankan agar digulirkan ke ranah hukum.

“Kalau ada yang seperti itu laporkan ke polisi. Itu sudah termasuk persoalan pidana, karena ada unsur pemerasan di dalamnya. Apalagi yang mencatut lambang-lambang lembaga negara, itu jelas di luar konstitusi,” tegas Gumansing.

Di sisi lain, dirinya menjelaskan bahwa LSM yang terdaftar itu harus rutin melaporkan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Ada mekanisme pertanggung jawabannya juga, jika tak melapor bisa dianggap tak eksis lagi,” imbuhnya.

“Kalau ada kejadian ini terulang lagi. Jangan sungkan, langsung lapor ke kepolisian. Bagaimanapun juga negara ini punya proses dan aturan main,” pungkasnya.(tr-03/jul)

Kirim Komentar