08 Jul 2019 16:02
KASN: Tidak Netral Saat Pemilu

Sembilan ASN di Kotamobagu Dijatuhi Sanksi

MyPassion
Sande Dodo

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) resmi menjatuhkan sanksi terhadap sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kotamobagu. Karena dinilai melanggaran Undang-undang 5/2014 tentang ASN terkait netralitas dan Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu, dimana ASN harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Keputusan yang dikeluarkan KASN tersebut berdasarkan surat rekomendasi yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotamobagu beberapa waktu lalu. ASembilan ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang, antara lain, IA alias Ilal, LT alias Lis, SJS alias Sah, HM alias Hel, FC alias Far, HM alias Hen, PP alia Pri, SD alias Sut, dan SM alias Sur.

Koordinator Divisi Penindakan, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Kotamobagu Mishart A Manoppo mengatakan surat keputusan KASN sudah diterima Pemkot Kotamobagu. "Kami hanya menerima tembusan, sedangkan Pemkot Kotamobagu sudah menerima surat tersebut," katanya.

Dia berharap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat meningkatkan pengawasan kepada jajaranya. “Ini sudah menjadi kewenagan PPK. Hal ini  penting untuk dijadikan perhatian seluruh ASN. PPK juga lebih meningkatkan pengawasan dan pencegahan agar ASN tidak lagi terlibat di politik praktis," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Kotamobagu Sande Dodo memastikan menindaklanjuti keputusan dari KASN terkait adanya pelanggaran netralitas ASN Pemkot Kotamobagu yang ditemukan Bawaslu Kotamobagu beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan akan melihat dulu keputusan dari KASN. “Saya belum melihat keputusan KASN itu, tapi informasihnya soal keputusan itu sudah saya terima. Tentunya pemerintah akan menindaklanjuti keputusan KASN ini," ungkap Sande.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta mengaku belum menerima surat keputusan KASN. "Kami belum menerima surat KASN. Tapi biasanya sudah ada, tidak langsung ke BKPP. Tergantung siapa yang mengantar surat itu dan ditujukan ke siapa. Intinya pemerintah akan menindaklanjuti apa yang jadi keputusan KASN," tandasnya.(tr-06/ite)

Kirim Komentar