05 Jul 2019 15:27

Total Ada 8 Unit, Oknum Pejabat-Wakil Rakyat di Minahasa `Sandera` Randis

MyPassion
Ilustrasi kenadaran dinas.(dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sejumlah kendaraan dinas (randis, red) yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Minahasa, belakangan masih dikuasai sejumlah oknum pejabat. Bahkan, aksi ‘pura-pura lupa’ ini, disayangkan turut dilakukan oknum wakil rakyat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaannya beberapa waktu lalu, pun memberikan rekomendasi untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Olehnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dalam waktu dekat akan menarik paksa seluruh randis yang masih ‘disandera’ tersebut.

Diketahui, kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh oknum pejabat dan wakil rakyat. Bahkan, yang tak lagi menjabat berjumlah 5 unit mobil  dan 3 unit sepeda motor.

"Kendaraan dinas milik Pemkab Minahasa yang digunakan oleh pejabat atau anggota dewan masih aktif maupun tidak aktif ini wajib dikembalikan. Seluruhnya ada 8 unit. Rinciannya, ada 5 mobil dan 3 motor. Jika masih beritikad baik, harap segera dikembalikan," tegas Kabid Aset Jhon Pantouw, Kamis (4/7) kemarin.

Sembari menambahkan, malahan ada yang menguasai lebih dari 1 randis.

"Memang ada oknum yang mengusai sampai 3 unit randis. Berdasarkan aturan hal tersebut tidak diperbolehkan," sebutnya

Sebelumnya kata dia, salah satu cara yang telah ditempuh adalah dengan melayangkan surat. Sayangnya, dua kali surat yang disampaikan ke pihak yang menguasai randis tersebut, namun tetap tak digubris.

"Sebenarnya sudah disurati dua kali, supaya segera mengembalikan randis yang dikuasai, namun tidak ditanggapi. Kita akan layangkan surat ketiga, tetapi di ikuti batas waktu pengembalian. Jika tak kunjung dikembalikan maka akan ditarik paksa dengan menggandeng Satpol PP,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Charles Tangkau justru prihatin dengan tidak kooperatifnya para pejabat, yang notebenenya menjadi contoh dan panutan. Tak hanya bagi staf, terlebih bagi rakyat di Minahasa. Hal ini, lanjut dia, memerlukan perintah dan instruksi tegas dari kepala daerah.

“Tinggal dari pimpinan daerah saja, jika memang memberlakukan aturan dan ketentuan yang sesuai. Harusnya dalam hal ini, bisa mengambil langkah lebih tegas lagi. Karena randis, bagaimanapun juga merupakan aset daerah dan negara,” ujar Tangkau.(tr-03/Jul)

Kirim Komentar