05 Jul 2019 15:17

PETI di Mitra Terancam Didemo

MyPassion
Ilustrasi tambang.(dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mitra terus meresahkan.

 

Meski desakan untuk penutupan PETI terus bermunculan. Namun aktivitas ilegal yang sudah merusak puluhan hektare lahan ini seakan sulit ditangani. “Entah mau disampaikan bagaimana lagi ke Pemerintah atau pihak aparat. Karena masalahini sudah sering kali disampaikan, namun PETI seakan sulit ditertibkan," kata Denny Lumintang, tokoh masyarakat Basaan, Kecamatan Ratatotok.

Menurut Lumintang, perlu diperhatikannya aktivitas PETI lantaran tak cuma berdampak pada kerusakan lingkungan. Namun turut juga diduga memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) ilegal. “Ini juga yang harus diperhatikan, karena dugaan keberadaan TKA ilegal seperti sudah menjadi hal biasa. Buktinya sampai saat ini  belum ada pihak terkait (Imigrasi,  red)  yang menindak hal ini," tambahnya.

Desakan lainnya pun turut muncul dari Zulfan Junus Warga Belang.  Dia mendesak jika pemkab maupun pemprov bahkan kepolisian tidak bereaksi atas adanya PETI. Maka sebagai masyarakat tentunya berharap agar hal ini menjadi perhatian serius bagi presiden. “Kalaupun tidak ada tindakan maka jangan salahkan masyarakat yang peduli dengan lingkungan untuk melakukan aksi demo. Dengan melibatkan WALHI dan kelompok pecinta alam lainnya,” tegas Zulfan.

Menurutnya  limbah buangan tailing PETI langsung ke Aliran Sungai yanhg bermuara ke Teluk Buyat dan Ratatotok berdampak pada ekosistem perairan tersebut. Apalagi selepas keberadaan Newmont melakukan eksplorasi Teluk Buyat dibangun karang buatan yang peruntukkannya untuk perkembangbiakan ikan dan menjadi salah satu spot wisata (diving) yang menjanjikan. “Nah kalau limbah PETI ini dibiarkan akan merusak apa yang telah dibangun NMR," jelasnya sembari berharap hal ini patut jadi perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mitra Tommy Soleman menjelaskan, terkait laporan masyarakat akan keberadaan PETI sebetulnya sudah sering ditindaklanjuti. Namun sayangnya keterbatasan kewenangan menjadi kendala utama yang dihadapi. Apalagi penertiban PETI sejatinya harus dilakukan sejumlah pihak. Baik dari Pemerintah Provinsi hingga Aparat Penegak Hukum. "Kan untuk pemberi izin itu berasal dari ESDM Provinsi. Kemudian apabila tidak memiliki izin tentu itu sudah ranah pihak aparat penegak hukum," jelasnya. Dia pun  tak menampik jika dampak dari kerusakan PETI sudah menyebabkan kerusakan hutan hingga puluhan hektare. "Tapi memang sekali lagi kami tak berhak menindak, karena memang bukan kewenangan kami," sambung Soleman.

Senada dikatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Bidang ESDM Andre Rumbay. "Apalagi untuk penertiban itu khusus dilakukan Provinsi. Sementara kami sebatas pengawasan. Itu pun dari kami hanya sebatas pemantauan izin perusahaan. Kalau tak ada izin tentu kami laporkan ke Provinsi," katanya.

Sementara itu, sulitnya melakukan aktivitas PETI kian diperkuat. Bahkan dari wawancara beberapa waktu lalu dengan  Kapolres Minahasa Selatan (Minsel) AKBP FX Winardi Prabowo mengakui penindakan PETI harus ada koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. “Tentu kami siap kalau sudah ada koordinasi dengan dinas terkait. Karena kan mereka yang lebih tau pasti tambang mana yang tak kantongi izin. Kalau pun sudah akan dilakukan langkah penertiban, kami selalu siap," tegasnya.(cw-01/gnr)

Kirim Komentar