03 Jul 2019 14:16

Tak Lengkap Administrasi, Dandes Tahap II 6 Desa di Minahasa Terancam Terhambat

MyPassion
Ilustrasi dana desa.(dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Sebanyak 221 Desa di Kabupaten Minahasa dilaporkan bakal menerima Dana Desa (Dandes) Tahap II. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jeffry Sajow SH, Selasa (2/7) kemarin.

Bahkan, kata Sajow , saat ini alokasi anggaran Dandes Tahap II sudah berada di kas daerah. Tinggal menunggu kelengkapan, setelahnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa penerima.

Meski begitu, lanjut dia, ada 6 desa nantinya yang penyaluran Dandesnya terhambat, dikarenakan persoalan administrasi.

"Dananya sudah ada di kas daerah, tinggal menunggu proses pencairan di kas masing-masing desa. Namun, dari 227 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa, ada 6 Desa yang masih perlu melengkapi administrasinya," sebutnya.

Sembari menambahkan, bagi seluruh desa penerima Dandes, pastinya sudah paham betul soal semua kebutuhan untuk kelengkapan administrasi sebelum pencairan. Olehnya, jika berkas yang diwajibkan untuk diberikan tak kunjung dilaporkan. Bukan tidak mungkin keenam desa tersebut, tak menerima pencairan Dandes di Tahap II Tahun 2019.

"Untuk Dandes, harus ada LRP (Laporan Realisasi Pekerjaan). Capaian output Dandes Tahun Anggaran 2018 disertai dokumentasi foto, kemudian laporan penyerapan realisasi capaian output Dandes Tahap I Tahun 2019 disertai dokumentasi juga , Surat Pengajuan Dandes Tahap II, disertai foto atau dokumentasi," jelas Sajow.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sementara menunggu kelengkapan administrasi dari desa, untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), bagi seluruh desa di Kabupaten Minahasa.

Sementara itu Pemerhati Pemerintahan Charles Tangkau menilai kewajiban desa dalam hal melaporkan segala bentuk penggunaan anggaran negara, jadi keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Pasalnya, pelaksanaan bimtek dan sosialisasi terkait hal, sudah sangat banyak dilakukan eksekutif. Sehingga, kendala soal pemasukan laporan seharusnya tak lagi terjadi.

“Pemerintah kabupaten juga harus tegas dan selektif, mereka (desa, red) yang tidak memasukkan laporan, jika memang melanggar aturan baiknya ditunda dulu pencairan nya. Semangat transparansi dan akuntabilitas wajib dimiliki mulai dari pemerintah di kabupaten, hingga ke desa-desa,” kata dia.   

Lain halnya tanggapan dari  Anggota Komisi I DPRD Minahasa Teddy Masengi. Menurutnya, para kepala desa harus bijak menggunakan anggaran tersebut tepat sasaran.

"Dengan program bantuan yang telah disusun pemerintah pusat ini. Diharapkan pembangunan dari pinggiran dapat berjalan dengan baik dan mendorong tingkat kesejahteraan rakyat, tiap tahunnya makin meningkat," sebutnya.

"Jangan sampai setiap pekerjaan fisik yang dilakukan hanya sebatas menunjukkan pembangunan, tetapi tidak tepat menyentuh sektor andalan masyarakat. Mendorong tumbuh kembang usaha rakyat juga penting, tak kalah penting dengan kehadiran sarana dan prasarana," pungkasnya

Diketahui, alokasi Dandes Tahun Anggaran 2019 untuk 227 Desa di Kabupaten Minahasa, sebesar Rp170.062.089.000  yang disalurkan dalam tiga tahap. Dengan presentasi pencairan sebesar 20 persen di Tahap I, 40 Persen di Tahap II sementara sisanya dan 40 Persen di Tahap III.

Sedangkan untuk ADD dianggarkan sebesar, Rp72.975.133.000  yang juga dicairkan dalam 3 tahap, Tahap I sebesar 40 Persen, Tahap II 40 Persen dan sisanya 20 Persen di tahap III.(tr-03/jul)

Kirim Komentar