28 Jun 2019 09:01

Wah! Kemenkeu Beri Sinyal PNS Naik Gaji

MyPassion
Askolani

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di 2020. Hal tersebut mencuat saat menggelar rapat penyusunan Pagu Anggaran Kementerian dan Lembaga (KL) di 2020 bersama Badan Anggaran DPR.

Awalnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memaparkan kebijakan belanja pegawai di 2020. Ada 4 hal yang akan dilakukan pemerintah untuk itu, antara lain ialah mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS.

“Dalam tahun berjalan juga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada dan perubahan kebijakan pensiun. Terus dievaluasi supaya penerimaan pegawai tetap matching,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6) kemarin.

Kemudian, Askolani mengatakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih baik. Hal itu, penting agar kualitas pelayanan ke masyarakat juga meningkat.

Untuk bisa menunjang semua itu, kata Askolani, maka pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan para abdi negara. Dalam hal ini ialah peningkatan penghasilan serta pensiunan para PNS. “Yang kemudian didukung dengan penghasilan yang juga tetap stabil dan diupayakan semakin meningkat termasuk pensiunannya,” katanya.

Meski begitu Askolani menambahkan, bahwa kenaikan gaji tersebut baru akan diputuskan presiden dalam RAPBN 2020 nanti. Gaji ke 13 dan THR tetap jalan. Peningkatan dari sisi kualitas penggajian yang akan dilakukan pemerintah.

Ini akan diputuskan Presiden dalam RAPBN 2020 di bulan Agustus nanti. (Untuk sekarang) Belum ada keputusan untuk naikkan gaji/tidak di tahun depan. “Pembahasannya saja masih jalan,” tandasnya.

Terpisah, pengamat pemerintahan Sulut Dr Maxi Egeten mengatakan, kenaikan gaji bagi PNS adalah hal yang wajar di tengah tuntutan dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Namun Egeten mengatakan kenaikan gaji dan pensiunan ini, harus diimbangi dengan kinerja dan pelayanan publik yang maksimal. Dengan menaikkan gaji juga menurut Egeten, akan membuat anggaran kembali bengkak.

“Dengan ditambahkannya gaji, seharusnya kinerja juga ditambah. Jangan hanya satu sisinya saja yang diuntungkan. Pimpinan harus tegas dalam mengintervensi agar kinerja dan pelayanan menjadi prima,” sorot Egeten.

Katanya kalau kinerja dalam hal ini pelayanan publik masih rendah, pimpinan harus segera melakukan evaluasi. “Kalau anggaran yang terus keluar dengan pendapatan yang saat ini masih kurang, saya rasa ini akan sangat membebankan. Jadi yang utama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan," sarannya.

Egeten juga mengatakan, jangan sampai dengan kenaikan gaji ini membebankan APBD Sulut. Dirinya menilai, banyak proyek prioritas nasional yang sedang dikebut dengan kebutuhan anggaran yang besar. Jangan sampai itu terhambat, karena perencanaan anggaran tidak matang.

“Banyak kita tahu, kalau penyusunan APBD itu terkadang tidak matang. Ada juga yang hanya mengganti tanggal dan tahun. Ini harusnya dimatangkan. Yang penting anggaran sesuai dengan kegiatan, maka itu disahkan. Seharusnya itu ditinjau kembali. Kalau hanya copy paste begini, itu sama saja tidak ada inovasi. Jangan sampai berikut-berikutnya, perencanaan anggaran tidak matang," kunci Egeten.(tr-02/gnr)

Kirim Komentar