28 Jun 2019 13:50
Minimata Ancam Warga

Pemerintah Dinilai Tak Berdaya Tindak PETI

MyPassion
Ilustrasi pertambangan.(Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM—Keberadaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang tak kunjung ditertibkan, terus dikeluhkan warga.

 

Bahkan pihak terkait mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga Dinas ESDM provinsi dinilai tak berdaya dalam menindak praktek ilegal mining ini.  "Yah maraknya PETI menandakan ketidakberdayaan pihak terkait, yakni DLH Provinsi maupun ESDM dalam menindak praktek Ilegal Minning," ungkap Zulfan Junus, warga Belang.

Dia menuturkan seharusnya PETI ini harus ditindak tegas mengingat efek negatif dari bahan kimia berbahaya yang digunakan langsung disalurkan ke sungai. Sementara aliran sungai yang sangat dekat dengan muara menjadi ekosistem pertama di laut tercemar. “Bukan tidak mungkin jika kasus Minamata dapat terjadi di Ratatotok dan sekitarnya," katanya.

Untuk itu, sangat diharapkan ke depan kiranya Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Unsrat dapat melakukan uji sampel secara paripurna terhadap hasil perikanan masyarakat. Khususnya Ikan yang habitatnya berada di pesisir pantai. "Jangan nanti saat kasus Minamata terjadi barulah kemudian saling mencari kambing hitam. Kami bukan tidak setuju dengan adanya tambang rakyat. Tapi setidaknya para penambang dan pengusaha tromol diberikan pendidikan dan pelatihan tentang cara penanganan limbah sisa hasil olahan agar tidak langsung dibuang ke sungai," jelasnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kepala Bidang ESDM Andre Rumbay mengakui keterbatasan wewenang menjadi kendala. "Apalagi untuk penertiban itu khusus dilakukan Provinsi. Sementara kami sebatas pengawasan. Itu pun dari kami hanya sebatas pemantauan izin perusahaan," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mitra Tommy Soleman mengatakan ada tujuh kelompok PETI yang didapati masih aktif. Hal tersebut menyusul pemantauan yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan DLH provinsi. “Hasil pantauan tersebut nantinya bakal dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Supaya nanti bakal dilakukan penindakan," jelasnya.

Adapun turut diakuinya, kerusakan hutan di Ratatotok akibat PETI sudah mencapai puluhan hektare. “Tapi ini akan jadi kajian dari pihak kementerian untuk lanjutan nanti,” pungkasnya.(cw-01/gnr)

Kirim Komentar