28 Jun 2019 08:48

Drama Sengketa Pilpres Tuntas, Jokowi Diminta Intervensi Harga Cengkih

MyPassion

MANADOPOSTONLINE.COM—Selesai sudah drama panjang sengketa pemilihan presiden (pilpres). Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menolak gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bakal menghalangi pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2019-2024.

 

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulut Franky Donny Wongkar (FDW) mengatakan, pihaknya menghormati semua hasil keputusan MK. “Pertama, kami menghormati pihak 02 yang telah membawa persoalan ini ke ranah MK. Karena negara kita ini adalah negara hukum,” ungkapnya, saat diwawancarai.

Wongkar mengatakan, semua proses persidangan di MK sudah melalui tahapan tepat. Jadi hasil putusan semua berdasar dan memang yang terbaik.

"Karena putusan mereka itu sudah melewati tahapan seperti pemeriksaan alat bukti, kesaksian ahli, dan sebagainya. Artinya semua aspek terpenuhi sehingga itu patut dihormati semua pihak," tukas Wongkar, sembari menambahkan pihaknya tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait penetapan pemenang pilpres.

Sementara itu Sekretaris Gerindra Sulut Melky Suawah. “Apapun putusannya memang harus didukung,” singkat Suawah saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Putusan MK tersebut juga mendapat tanggapan dari pengamat politik di Sulawesi Utara. Jokowi dan Ma'ruf dinilai bakal berperan penting dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara (Sulut). Seperti menjadikan Nyiur Melambai sebagai suatu kawasan pintu gerbang Asia Pacific, yang bisa diakses jalurnya dengan beberapa negara, serta mengoptimalkan pembangunan daerah.

Baik infrastruktur seperti jalan tol, ring road, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan pariwisata. “Termasuk juga memperhatikan atau mengintervensi harga komoditas perkebunan unggulan Sulut seperti cengkih, kopra dan pala,” sebut Akademisi Fispol Unsrat Jovano Palenewen.

Terkait putusan MK katanya wajib dihormati. Karena  proses penyelesaian sengketa pilpres di MK itu adalah jalur konstitusional. Juga sudah di atur dalam tahapan pemilu untuk perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sehingga putusan yang dinyatakan  MK dengan menolak gugatan pemohon yakni kubu 02.

Maka otomatis 01 menang yaitu Jokowi-Ma'ruf sebagai Capres dan Cawapres terpilih. “Sebagai warga negara yang baik kita harus menerima dan wajib menghormati putusan itu,” kata Jovano.

123
Kirim Komentar