27 Jun 2019 19:13

Kemendagri Dorong Daerah Minim APBD, Rusli Habibie: Saya Selalu Konsisten dengan Kebijakan

MyPassion
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) bersama para bupati/wali kota se-Gorontalo saat menghadiri sosialisai Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyususnan APBD di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/6).

MANADOPOSTONLINE.COM—Kementrian Dalam Negeri melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh Adrian Noervianto medorong pemerintah daerah yang minim belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memanfaatkan kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam sosialisasi Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar di Hotel Best Western The Lagoon, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/6).

Adrian menyebut ada tiga skema pembiayaan untuk pinjaman pemerintah daerah. “Selain pinjaman dengan janga waktu masa kepemimpinan kepala daerah, ada skema obligasi dan skema KPBU. Pinjaman dan obligasi itu punya beban kewajiban (yang harus dibayar), yaitu pokok dan bunga kalau obligasi pokok dan kupon. Nah, sebenarnya ada alternatif yang lebih baik yakni KPBU,"jelasnya.

KPBU sengaja dihadirkan pemerintah melalui Perpres No. 38 tahun 2015 dan Permendagri 96 tahun 2015 untuk mendorong pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pelayanan. Misalnya dalam hal pembangunan rumah sakit atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Dalam KPBU Pemda hanya membayar ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP) namanya. Ketika SPAM dibangun swasta, maka Pemda yang beli airnya. Karena kesepakatan ada kewajiban membeli produknya, maka dalam pasal 4, Permendagri No. 96 tahun 2016 DPRD wajib menyetujui pembayaran AP-nya," tegas Adrian

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku yakin dan konsisten dengan kebijakannya untuk membangun fasilitas wajib Rumah Sakit Umum Daerah dr Hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema KPBU. Saat ini skema tersebut terus berproses sebelum disetujui oleh DPRD Provinsi.

"RS Ainun itu kewajiban dasar kita pemerintah daerah, untuk siapa? Untuk masyarakat. Kita ingin punya rumah sakit rujukan terbaik agar warga Gorontalo tidak lagi ke Makassar atau ke Manado untum berobat. Masalahnya kan kita tidak punya biaya untuk bangun? Makanya kita gunakan skema KPBU ini," jelasnya

Rusli berharap kabupaten/kota se-Gorontalo bisa mengikuti langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi khususnya untuk pembangunan infrastruktur vital. Ia mencontohkan masih banyak daerah kekurangan air bersih, listrik dan lainnya. Infrastruktur yang bisa dibiayai skema KPBU sesuai hasil kebutuhan dan kajian," tukasnya.(opn)

Kirim Komentar