26 Jun 2019 11:57

Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Belum Maksimal

MyPassion
Kepala Kantor Kakanwil Sulut Efendy Peranginangin, bersama pemateri lainnya, di Hotel Aryaduta, kemarin. (RIDEL PALAR/MP)

MANADOPOSTONLINE.COM—Peningkatan fungsi pelayanan hukum dan peran rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara disorot. Hal ini jadi bahasan penting Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulut saat koordinasi Dilkumjakpol di Hotel Aryaduta Manado Selasa (25/6)  pukul 8.00 WITA.

 

Yang membuka Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulut Efendy B Peranginangin. Turut hadir Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Heni Yuwono.

“Kegiatan ini bertujuan agar semua aparat penegak hukum saling bersinergitas,” ujarnya di sela kegiatan yang dihadiri Hakim Tinggi Ibnu Basuki Widodo (mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Manado), AKBP Ruben Very Takaendengan, Akbar SH selaku Kasi tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejati Sulut.

“Dengan anggaran yang terbatas, kiranya kita memberikan usul kalau bisa diuangkan saja. Uangnya disimpan dijadikan PNBP, sayangkan kalau sementara berproses dalam persidangan, namun barang sitaannya hancur begitu saja atau rusak,” ungkapnya.

“Nanti setelah proses selesai atau inkracht dikembalikan menjadi uang kepada yang bersangkutan. Namun tentunya perlu ada kesepakatan dari pihak bersangkutan. Makanya kami akan bahas dengan penegak hukum lain,” terangnya. Menurutnya, untuk barang sitaan sendiri ada satu mobil Rubicon, satu Hartop, kayu, mobil kijang dari tahun 1994 yang sudah rongsokan. “Itu nilainya kalo dirupiahkan lumayan cukup banyak.”

Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Heni Yuwono mengakui, mengelola barang sitaan negara belum maksimal. “Benar apa yang dikatakan Kakanwil KemenkumHAM Sulut, agar barang sitaan atau rampasan diuangkan saja, namun sesuai prosedur,” tandasnya.(tr-04/gnr)

Kirim Komentar