25 Jun 2019 09:15

Putusan MK Keluar Lusa, Gerindra Sulut: Harus Didukung

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM— Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pilpres 2019 dipastikan keluar lebih cepat dari tenggat yang diatur UU Pemilu. Kemarin (24/6), MK memutuskan pengucapan putusan akan dilakukan Kamis (27/6), lusa. Lebih cepat sehari dari deadline pengucapan putusan pada Jumat (28/6).

Penentuan waktu itu disepakati para hakim konstitusi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang berlangsung kemarin. Tidak lama kemudian, panitera mengumumkannya dalam website mkri.id sehingga publik bisa langsung mengetahuinya. Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.30.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulut Franky Donny Wongkar (FDW) mengatakan, pihaknya menghormati semua hasil keputusan MK.

"Pertama, kami menghormati pihak 02 yang telah membawa persoalan ini ke ranah MK. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Jadi kalau MK kemudian memberikan putusan, maka semua pihak, termasuk kami harus menghormatinya," ungkapnya, saat diwawancarai, Senin (24/6).

Wongkar mengatakan, sampai saat ini semua proses persidangan di MK sudah melalui tahapan tepat. Jadi hasil putusan nantinya semua berdasar dan memang yang terbaik.

"Karena putusan mereka itu sudah melewati tahapan seperti pemeriksaan alat bukti, kesaksian ahli, dan sebagainya. Artinya semua aspek terpenuhi sehingga apapun hasil putusannya nanti, itu patut dihormati semua pihak," tukas Wongkar.

Senada disampaikan Sekretaris Gerindra Sulut Melky Suawah. “Kita menanti dengan optimis kalau gugatan yang dilayangkan paslon 02 diterima MK. Namun apapun putusannya memang harus didukung,” singkat Suawah.

Diketahui, Kabag Humas dan Kerjasama Dalam negeri MK Fajar Laksono menjelaskan, penentuan jadwal tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan internal para hakim konstitusi. ’’Majelis hakim konstitusi merasa dan bisa memastikan bahwa putusan itu nanti sudah siap pada 27 Juni,’’ terangnya.

Menurut Fajar, hingga saat ini proses RPH untuk memutus sengketa masih belum usai. ’’RPH masih berjalan sampai Rabu (26/6) mendatang, termasuk finalisasi draft putusan,’’ lanjutnya. Proses RPH dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang krusial. Sementara, di luar RPH, hakim bisa melakukan pendalaman sendiri.

Saat berada dalam forum RPH, semua hal terkait perkara dibahas hingga sampai pada kesimpulan dan putusan. Mana saja hal-hal yang disepakati oleh sembilan hakim menjadi bagian dari putusan. ’’Karena bukan tidak mungkin sembilan hakim konstitusi itu punya pandangan-pandangan yang tidak serupa,’’ tuturnya.

Fajar mengingatkan, pengucapan putusan lebih cepat dari deadline bukan hal aneh bagi MK. sebagai gambaran, sengketa hasil pilpres 2014 diputus MK kurang dari 14 hari.

Poin pentingnya adalah tidak melebihi tenggat 14 hari kerja. Karena UU Pemilu hanya menentukan deadline, bukan jadwal pembacaan putusan.

12
Kirim Komentar