19 Jun 2019 10:53

Wajib Rekrut Naker Lokal

MyPassion
Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bakal membuat peraturan daerah (perda) terkait tenaga kerja (naker) lokal. Perda tersebut, bakal menekankan semua perusahaan yang beroperasi di Sulut untuk tetap mempekerjakan 60 persen tenaga lokal. Hal itu dibeberkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Selasa (18/6).

 

Menurutnya, saat ini pemprov memang sudah mengeluarkan edaran gubernur terkait wajib merekrut 60 persen naker lokal. Namun dirinya sangat ingin, jika edaran tersebut dapat dibuat menjadi perda.

"Kita memang saat ini memiliki edaran gubernur terkait kebijakan tersebut. Wajib rekrut 60 persen naker lokal. Namun kita juga tertarik untuk menjadikannya perda. Memang sesuai amanat Undang-Undang (UU) sudah seperti itu. Wajib 60 persen pekerja lokal. Namun kita harus lagi memperkuat dengan regulasi di daerah. Agar tidak sembarang digonta-ganti, maka alangkah baiknya dibuatkan perda. Kita bakal diskusi lebih lanjut dengan perangkat daerah (peda) terkait, untuk membuat perda ini. Karena memang ini sangat bagus. Ini upaya kita untuk melindungi naker Sulut. Selain itu, ini merupakan inovasi agar supaya angka pengangguran kita semakin menurun drastis," ujarnya.

Selain wajib merekrut 60 persen naker lokal, Kandouw juga menekankan, untuk perusahaan menyiapkan jabatan-jabatan strategi untuk putra-putri Sulut. Karena menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan di daerah, namun tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan Sulut. Dirinya juga mengingatkan, agar naker di Sulut harus mampu meningkatkan kualitas diri jika ingin mengisi jabatan-jabatan tersebut.

"Pemerintah sudah berupaya keras untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun harus diimbangi dengan kualitas yang baik tentunya. Walaupun perusahaan sudah menyiapkan, namun Sumber Daya Manusia (SDM) kita masih kalah dengan masyarakat di Pulau Jawa. Ya sama sekali tidak berguna. Saya sudah minta instansi terkait untuk kerja keras, menyikapi masalah ini," ujarnya.

Kandouw menegaskan, bakal tidak memperpanjang izin beroperasi dan usaha dari perusahaan tersebut jika tidak patuh terhadap edaran tersebut. Menurutnya, penerapan 60 persen naker lokal bukan hal baru. Karena itu, tidak ada alasan bagi pelaku usaha tidak mengetahui regulasi daerah tersebut. Pemerintah di 15 kabupaten/kota, menurut Kandouw, juga harus memperhatikan hal ini.

"Edaran ini sudah kita berikan dua tahun lalu. Jadi bukan hal baru. Dengan menerapkan 60 persen naker lokal. Maka angka kemiskinan dan pengganguran di Sulut bakal kembali turun secara drastis. Dan ini bukan lagi hanya peran Pemprov. Tapi pemerintah di 15 kabupaten/kota, harus memberikan perhatian serius untuk hal ini. Jika memang ada perusahaan yang tidak patuh, maka jangan perpanjang izin mereka. Tidak boleh hanya mengambil keuntungan di sini, harus seimbang," tandasnya.(tr-02/can)

Kirim Komentar