19 Jun 2019 09:20

Pusat Penentu Kuota Daerah, Sulut Kirim Formasi CPNS

MyPassion
Grafis.(dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah daerah di Sulut telah merampungkan usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Usulan ini terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik serta tenaga teknis. Semua telah diinput melalui sistem E-formasi milik pemerintah pusat.

 

Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) misalnya. Mengusulkan 3.939 kebutuhan CPNS 2019. “Kita sudah selesai mengusulkan kebutuhan untuk rekrutmen CPNS tahun ini. Dari kebutuhan yang kita data, 3.939. Terbagi untuk tenaga kesehatan, pendidik, dan teknis. Yang menjadi prioritas tenaga kesehatan dan pendidik. Tahun ini yang paling banyak kita usulkan adalah tenaga pendidik. 3.300 guru. Paling dominan di daerah kepulauan serta terpencil. Ini juga untuk sekolah yang menjadi wewenang kita. SMA dan SMK," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh kemarin.

Dirinya mengatakan, pemerintah pusat masih menunggu hasil penginputan E-formasi sampai minggu kedua Juni. Jika E-formasi tersebut telah tuntas maka kembali ditetapkan pemerintah pusat. Terkait berapa formasi dan kuota per daerah. Proses ini, yang menurut Suluh, sudah selesai di Pemprov Sulut. Tinggal menunggu penetapan. Suluh juga belum bisa memastikan kapan serta berapa banyak kuota bagi Pemprov Sulut ataupun pemerintah di 15 kabupaten/kota.

"Usulan formasi kita sudah input dalam E-formasi. Untuk daerah lain batas yang diberikan sampai minggu kedua Juni. Kita sudah tuntas penginputan E-formasi ini dan dikirim ke pusat untuk mendapatkan penetapan. Itu juga hanya sebatas formasi. Jadi apa saja yang menjadi kebutuhan. Kalau kuota atau kapan pelaksanaan, kita belum bisa pastikan. Karena prosesnya sementara berjalan. Namun yang menjadi prioritas kita, masih untuk guru dan tenaga kesehatan serta beberapa tenaga teknis," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Wakiran menerangkan, rincian jumlah dan jenis jabatan untuk formasi masing-masing instansi pusat dan daerah saat ini belum ditetapkan. Demikian juga kebijakan teknisnya yang sampai saat ini masih belum ditetapkan BKN pusat serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Namun sembari menunggu penetapan tersebut, pihaknya sudah mematangkan sistem di daerah kerja Sulut.

"Sistem ini sangat penting untuk kita siapkan. Karena berkaca pada pengalaman lalu, banyak terdapat gangguan sistem. Maka harapan kami pada waktunya pemerintah menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan CPNS 2019 tersebut, kami dapat melaksanakan dengan baik. Jadi belum ada kesiapan khusus di kita, yang saat ini mempersiapkan secara khusus masih di unit-unit pada instansi terkait seperti di Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN. Karena pusat yang menyiapkan penyusunan pertimbangan teknis jumlah dan jenis kebutuhan PNS. Dan KemenpanRB yang menyiapkan kebijakan rincian penetapan kebutuhan PNS pada masing-masing instansi. Serta Kementerian Keuangan yang mempersiapkan dukungan anggaran penyelenggaraan pengadaan CPNS," tandasnya.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pegawai. Hal ini diungkapkan Asisten III Frans Mawitjere. Menurut dia, Pemkot Manado sudah memasukkan usulan formasi ke pemerintah pusat. “Kami sudah usulkan 313 formasi CPNS ke pusat. Untuk angka berapa jumlah formasi akan disetujui, tergantung keputusan dan kebijakan pusat. Sampai sekarang ini kami masih menunggu,” katanya.

Dia mengungkapkan, jika formasi yang diusulkan sudah disetujui pusat dan petunjuk teknis sudah keluar, Pemkot Manado akan umumkan secara resmi penerimaan CPNS Kota Manado tahun 2019. “Secepatnya kita akan umumkan jika sudah disetujui dan sudah ada juknis,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Sangihe Steven Lawendatu membeberkan untuk formasi CPNS 2019 yang diusulkan ada dua kategori pertama untuk P3K 665 sedangkan CPNS 1.760. “Ini baru sekadar usulan dan nanti akan disetujui Kemenpan” pungkasnya. Dikatakan Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu Alfi Syahrin, pihaknya akan menindaklanjuti keputusan MenPan-RB Nomor 12 tahun 2019, tentang kebutuhan pegawai ASN.

"Untuk kota Kotamobagu usulan kuota 606 calon  ASN. Tapi, masih sedang melakukan penyusunan formasi dan kebutuhan. Namun, ini masih akan di usulkan ke sekretaris daerah kota Kotamobagu terlebih dahulu. Karena ini kebutuhan berdasarkan analisis jabatan," teranganya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan analisis beban kerja mencapai 3.381 pegawai. Diketahui saat ini jumlah pegawai di lingkup kota Kotamobagu sebanyak 2.250. "Kita juga akan mempersiapkan anggaran, karena berdasarkan keuangan daerah. Tapi, usulan itu bisa saja berkurang, atau bertambah sesuai dengan yang disetujui oleh Menpan-RB," tandasnya.

Bupati Sitaro Evangelian Sasingen mengatakan, di Tahun 2018, dari total 250 formasi yang diusulkan pemerintah daerah, hanya  199 yang disetujui. "Sedangkan dari hasil seleksi 181 yang lolos sebagai ASN. Sehingga tahun ini, kita berpeluang kembali melakukan rekrutmen. Sebab, total kebutuhan pegawai di Sitaro mencapai 4.056, sedangkan jumlah ASN saat ini 2.451, termasuk 181 ASN baru. Itu berarti kita masih membutuhkan sekira 1.608 pegawai,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 ini. Meski pada waktu lalu Pemkab Bolmong telah menerima 218 pegawai baru, namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Ambah, bahwa masih memprioritaskan guru dengan kesehatan. “Usulan untuk Bolmong sesuai Anjab dengan ABK, totalnya ada 469,” bebernya.

Kabupaten Boltim termasuk salah satu daerah yang masih kekurangan pegawai. Dari data yang dihimpun Manado Post jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim sebanyak 1.774. Ditambah CPNS 285 orang. Total 2.059. "Jumlah pegawai masih sedikit. Boltim masih butuh banyak pegawai lagi," ungkap Sekkab Boltim Muhammad Assagaf.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim Roby Mamonto membeber lima tahun ke depan dipastikan total pensiunan mencapai 300 pegawai. Lanjutnya,  tahun ini saja sudah ada 28 PNS Boltim yang akan pensiun, dan akan terjadi peningkatan setiap tahun. Hal itu pun menurutnya, menjadi pemicu kurangnya pegawai di daerah. Sementara kebutuhan terus bertambah. "Dari analisis kami lima tahun ke depan Boltim masih membutuhkan tambahan sekira 1.600 PNS," sebutnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mitra Sartje Taogan menyebut, dari hasil analisis beban kerja (ABK) untuk ideal tenaga pegawai harusnya 4.500. Namun yang ada saat ini 2.508 pegawai. "Ini sesuai ABK kita masih kekurangan 1.992 pegawai,” sebutnya.

Kabupaten Minsel menyambut baik adanya perekrutan CPNS 2019. Hal itu kemudian ditindaklanjuti Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Minsel dengan melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk menentukan jumlah formasi. Disampaikan Kepala BKD Ferdinand Tiwa, pihaknya telah mendapatkan jumlah yang akan diusulkan. "Kami sudah usulkan sebanyak 113 formasi untuk CPNS tahun ini. Sudah dijalankan untuk ditandatangani dan tinggal menunggu pengesahan bupati," ujarnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (17/6).

Tiwa menambahkan kebanyakan formasi yang diusulkan adalah tenaga teknis. "Sekira 90 persen dari 113 formasi yang diusulkan adalah tenaga teknis. Sisanya adalah tenaga kesehatan dan dokter," tambahnya. Dia turut mengatakan, khusus untuk Minsel saat ini, masih kekurangan tenaga teknis. "Sehingga yang diusulkan adalah 90 persen tenaga teknis. Formasi ini diusulkan juga mengacu pada jumlah ASN yang pensiun tahun 2019 ini," pungkas Tiwa. Adapun untuk kuota perekrutan nanti, diperkirakan 70 persen dari P3K. Sedangkan dari PNS hanya 30 persen. “Ini sesuai juknis. Kalaupun ada perubahan pasti kami menyesuaikan,” tandasnya.(Tim Manado Post/jul)

Kirim Komentar