19 Jun 2019 15:08

Langgar Aturan, BPK Rekomendasikan Pos Dishub Boltim Dipindahkan

MyPassion
Ilustrasi pos dishub.(dok)

MANADOPOSTONLINE.COM—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, menemukan kesalahan terhadap tiga titik post Dinas Perhubungan (Dishub) Boltim yang melanggar aturan. Sehingga harus dipindahkan.

Sekretaris Dishub Abdul Muhdar Mokoagow membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berdasarkan rekomendasi BPK beberapa waktu lalu, tiga pos yang terletak di Desa Buyat, Motonglat dan Guaan salah. Artinya posisi bangunan pos penarikan retribusi bukan di jalan kabupaten melainkan nasional. "Posisinya salah. Sekarang kami sementara mencari lokasi baru. Tiga pos lama sudah dinonaktifkan," katanya.

Dia tak memungkiri, penonaktifan tiga pos tersebut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia membeber target PAD Dishub tahun ini dinaikan menjadi Rp 35 juta. "Tahun lalu targetnya hanya Rp 16 juta. Tapi realisasinya hampir Rp 40 juta. Sehingga target tahun ini dinaikan. Dengan adanya pemindahan pos dipastikan mempengaruhi penurunan PAD," katanya.

Terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Boltim Muhammad Assagaf mengatakan, ada beberapa SKPD yang dapat temuan waktu pemeriksaan BPK RI. Sehingga harus ditindaklanjuti.

Menurut dia, dalam opini WTP tidak ada catatan, namun beberapa SKPD yang mendapatkan rekomendasi wajib memperbaiki dan mengikuti rekomendasi tersebut. “Agar kedepannya Boltim menjadi daerah terbaik,” ungkapnya.

Dia pun berharap, persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk target PAD. Instansi terkait harus memikirkan bagaimana caranya agar PAD tetap mencapai target. "Carikan solusi. Agar PAD tetap bisa mencapai target," tutupnya.(tr-01/ite)

Kirim Komentar