18 Jun 2019 09:55

Inovasi Pelayanan Publik 3 Daerah Diragukan, ORI Rekomendasi Pemprov Beri Sanksi

MyPassion
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw memantau inovasi pelayanan publik dari peda Pemprov Sulut serta pemerintah di 15 kabupaten/kota, Senin (17/6).

MANADOPOSTONLINE.COM—Inovasi pelayanan publik di tiga daerah yakni Bitung, Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Talaud diragukan. Pasalnya dari lomba kompetisi pelayanan publik yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), hanya tiga daerah tersebut yang tidak turut serta memamerkan inovasi pelayanan publik yang diciptakan.

 

Ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, saat ini pelayanan publik belum berada di posisi yang sempurna. Masih ada pelayanan publik di instansi pemerintah yang jauh panggang dari api atau belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

Dari presentasi 1-10 pelayanan publik di Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten/kota masih berada diangka 8. Karena itu, dirinya meminta partisipasi dari pemerintah 15 kabupaten/kota untuk mensosialisasikan inovasi pelayanan publik melalui pameran kompetisi yang saat ini digelar.

"Jadi dari hasil laporan panitia, ada tiga daerah yang tidak ikut memamerkan apa yang menjadi tanggung jawab. Yakni inovasi pelayanan publik. Karena itu, saya meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) selaku organisasi yang mengawasi pelayanan publik agar turun dan memeriksa tiga daerah ini.

Karena jika tidak mau ikut dalam kompetisi ini, atau memamerkan apa yang menjadi inovasi, maka patut dipertanyakan. Jangan-jangan mereka tidak memiliki inovasi pelayanan publik, sehingga tidak mau untuk ikut dalam kegiatan ini," ungkapnya, kemarin.

Kandouw menegaskan, inovasi pelayanan publik adalah syarat utama mendapatkan dana tambahan dari pusat. Sehingga, merupakan hal wajib bagi semua perangkat daerah (peda) baik Pemprov Sulut ataupun pemerintah di 15 kabupaten/kota untuk mewujudkan.

Dirinya juga meminta agar peda mampu menciptakan pelayanan publik yang dapat memudahkan segala kebutuhan masyarakat. Jangan, menurut Kandouw, sesuatu yang mudah dipersulit dan akhirnya tidak mendapatkan titik temu. Dirinya bakal memberikan sanksi jika ada peda yang menyulitkan masyarakat dalam pelayanan publik.

"Yang saat ini harus ditingkatkan adalah integritas. SDM pengelola harus memiliki integritas yang baik. Jangan sampai ada menyulitkan masyarakat. Atau ada yang murah dimahalkan atau sebaliknya. Ini harus menjadi perhatian semua pemerintah.

12
Kirim Komentar