18 Jun 2019 14:02

Beli Perahu Ketinting Tanpa Persetujuan, Aparat Desa Sesalkan Keputusan Sekdes

MyPassion
Ilustrasi perahu ketintiting.(Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM—Keputusan Sekretaris Desa (Sekdes) Motongkat Selatan Lely Manusu yang membeli 18 perahu ketinting dengan menggunakan ADD sebesar Rp 95 juta, disesalkan oleh aparat desa lainnya.

Sangadi Motongkad Selatan Ishak Damopolii mengatakan, pembelian tersebut tidak melalui  Musrenbag desa, bahkan tanpa sepengetahuan aparat desa lain. "Saya tidak tahu, apa maksud sekdes membeli 18 ketinting tersebut," katanya.

Menurut dia, berdasarkan data, jumlah nelayan di Motongkad Selatan hanya lima orang. Bahkan mereka sudah diberikan bantuan ketinting dan jaring pada 2017. Damapolii pun menegaskan, perahu ketinting tersebut masih ditahan dan akan dirapatkan dengan perangkat desa dan BPD.

Dia menjelaskan, sesuai rapat Musrenbag desa, ADD tahap pertama, akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung pertemuan, PAUD dan drainase.

"Namun, kenyataan diarahkan ke pengadaan 18 unit ketinting. Hal ini tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan hasil musyawarah desa. Saya tidak tanda tangan, untuk pencairan dan penyerahan ketinting ke warga," tegasnya.

Senada dikatakan Kaur Keuangan Desa Motongkad Selatan Nelin Kaunang. Dia mengaku, kaget dengan keputusan sekdes untuk membeli ketinting. "Saya sudah ingatkan, jangan memaksa diri. Karena harus berkoordinasi dulu dengan sangadi. Tapi sekdes tetap nekad," katanya.

Dia membeber jumlah dana desa yang masuk tahap pertama sebesar Rp 100 juta. "Dana desa yang masuk tahap pertama berjumlah Rp 100 juta. Hingga kini, ada beberapa perangkat desa belum terima insentif," bebernya.

Terpisah, Sekdes Manusu ketika ditemui tidak memberikan jawaban atas pembelian 18 ketinting tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Slamet Umbola berjanji, akan segera memanggil pihak sangadi dan perangkat desa untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. 

"Saya akan mencari solusinya. Agar masalah ini cepat selesai. Ini hanya masalah aturan saja. Jalan keluarnya duduk bersama dan mencari solusi," tekannya.

Dia mengingatkan pada semua perangkat desa untuk tidak sembarangan menggunakan anggaran. Karena konsekuensinya sangat fatal. "ADD dan dandes harus digunakan dengan baik. Jangan main-main. Lihat kebutuhan desa dan masyarakat jangan mementingkan ego sendiri. Akibatnya bisa fatal," tandasnya. (tr-01/ite)

Kirim Komentar