17 Jun 2019 15:14
Dewan Minta Lakukan Pembenahan

Pemkab Boltim Banjir Kritikan

MyPassion
Bupati Boltim Sehan Landjar menyerahkan LKPJ APBD 2018 kepada Wakil Ketua DPRD Boltim Sumardia Modeong, usai sidang paripurna, di Ruang Sidang DPRD Boltim, pekan lalu.(Ayurahmi/Manado Post)

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim banjir kritikan dari para anggota dewan di sidang paripurna, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, pekan lalu.

 

Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi PDIP Abdul Rahman Ambarak menyoroti, selama ini belum ada pembenahan atau renovasi untuk wajah ibu kota kabupaten, padahal usia Boltim Juli nanti sudah 11 tahun. "Wajah ibu kota tidak ada perubahan yang signifikan. Belum ada ikon yang menjadi ciri khas ibu  kota seperti di daerah lain," sorotnya.

Senada dengan Argo Sumaiku. Aleg dari Partai Demokrat tersebut menekankan, sampai saat ini masih banyak program pemerintah yang belum maksimal. Padahal anggaran yang digelontorkan sangat besar. "Masih banyak warga belum memiliki BPJS, ini perlu diperhatikan Pemkab Boltim, karena 97 persen warga wajib dilindungi BPJS," sebut Ketua Komisi Dua DPRD Boltim tersebut.

Selain itu, lanjutnya, dalam pelayanan publik Boltim tidak berjalan dengan baik di Dinas Dukcapil. Dia mengaku, selama ini banyak menerima keluhan masyarakat terkait perekaman E-KTP yang dinilai sangat lambat, karena alat-alat yang digunakan oleh Dukcapil sudah rusak, ditambah lagi kantornya yang sangat sempit karena masih menempati rumah warga. "Seharusnya pemkab sudah menganggarkan alat-alat Dukcapil yang sudah rusak tersebut. Agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Karena Dukcapil adalah kantor yang setiap hari melayani publik," ujarnya.

Dari Fraksi Golkar Sehan Mokoagow meminta pemkab untuk menseriusi masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena selama ini, PAD Boltim minim dan selalu tidak capai target. Padahal banyak investasi dan usaha-usaha yang dibangun di atas tanah Boltim. "Ini harus diseriusi. Karena PAD itu sangat penting," tekannya.

Semua kritikan dan masukan itu pun ditanggapi positif oleh Bupati  Boltim Sehan Landjar. Dia menekankan 2020 pemkab akan fokus membangun perkantoran. Agar semua SKPD sudah memiliki kantor sendiri. Khusus untuk Dukcapil, Landjar berencana akan memindahkan ke auditorium. "Nanti Auditorium akan direnovasi, agar bisa di tempati Dukcapil," katanya.

Ketua DPW PAN Sulut itu pun menjelaskan untuk penataan wajah ibu kota, pemkab akan  menyediakan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Karena ibu kota Boltim seluas 7,7 Kilometer dari Desa Togid hingga Paret.

Dia tak menampik selama ini sudah berusaha untuk menyisihkan anggaran untuk penataan ibu kota. Namun masih ada program prioritas lainnya. Sehingga sempat tertunda. "Pemkab akan menganggarkan. Pembangunan ibu kota dari ujung Togid sampai Paret dengan panjang 7,7 kilometer, dengan total anggaran Rp 150 miliar," dia berjanji.

Sementara untuk peningkatan PAD, menurutnya harus ada beberapa Perda yang harus dirubah. Dia pun berterima kasih atas perhatian, masukan, saran, kritikan, dan kerja sama yang baik dari pihak legislatif. Dia pun meminta pihak legislatif akan terus mengawasi setiap program yang dijalankan oleh pihak eksekutif. "Insya Allah semua persoalan akan bisa terselesaikan dengan baik," tandasnya.(tr-01/ite)

Kirim Komentar