17 Jun 2019 15:10

Kinerja OPD Sitaro Dinilai Lambat

MyPassion
Herri Bogar

MANADOPOSTONLINE.COM—Kinerja rata-rata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, jauh dari target. Pasalnya, hingga bulan kelima tahun ini. Capaian serapan anggaran di Pemkab Bumi Karamando, baru menyentuh 27,7 persen. Atau dengan kata lain, baru Rp.184 Miliar APBD Tahun 2019 yang digunakan, dari total alokasi Rp.665 Miliar.  Pun dengan realisasi kerja SKPD, ada program yang notabene nya, dianggarkan sejak tahun lalu. Namun, hingga kini belum dikerjakan secara optimal. 

Pemerhati Pemerintahan Okjen M. Kansil SAP menilai capaian anggaran tersebut sangat jauh dari rata-rata target pemerintah daerah. "Setahu saya minimal serapan anggaran berkisar 40 hingga 50 persen jelang pertengahan tahun. Entah kendalanya apa, namun serapan jongkok seperti ini sangat beresiko untuk menyebabkan Silpa yang besar di akhir tahun nanti," kritiknya.

Sembari menambahkan, capaian serapan anggaran Pemkab pun lebih didominasi dengan belanja pegawai. Atau sebagian besar digunakan untuk membayar gaji ASN.

“Seperti yang kita tahu bersamalah, ada pembayaran THR serta Gaji 13. Dan ini sifatnya sudah pasti keluar, coba diukur berapa banyak anggaran yang digunakan, murni untuk pembiayaan program fisik dan infrastruktur, bisa kurang dari 27 persen nilai murninya berarti,” semburnya lagi.

Hal-hal yang bersifat kurang produktif, semisal Bimtek, sosialisasi dan kunjungan kerja. Lanjut dia, justru membuat pemerintah sepertinya kurang memperhatikan peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dengan penambahan atau penyediaan sarana publik misalnya.

Sementara itu Sekkab Sitaro Herri Bogar, mengatakan terkait kurang optimalnya serapan anggaran tersebut, lebih dikarenakan adanya kendala di beberapa OPD. "Karena ada beberapa program mereka (OPD, red) yang menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu. Sehingga kita perlu mengkaji lebih dalam terkait realisasi program. Biar, ke depannya tidak ada lagi temuan serupa. Konsekuensinya, jadwal pelaksanaan program lainnya ikut tertunda," terang Bogar

Dirinya melanjutkan, penundaan program hingga pencoretan menjadi prioritas guna menghasilkan outcome yang maksimal. Saat realisasi program nantinya berakhir. Begitupun dengan kualitas pertanggungjawaban keuangan program tersebut.

"Memang ada beberapa program kerja yang kita tahan, hingga dicoret. Jadi tak hanya asal mengeksekusi saja, ada pertimbangan dan kajian. Sejauh mana dampaknya, berkelanjutan atau tidak, serta akuntabilitas keuangannya juga wajib diperhatikan,” tutupnya.(drp/jul)

Kirim Komentar