17 Jun 2019 15:23

Bansos Minsel Diduga Ada Kongkalikong, Warga Sorot Kinerja Dinsos

MyPassion
Ilustrasi bansos.(Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM—Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali disorot warga. Penyaluran bantuan bagi warga miskin banyak keluhan. Diduga bantuan yang diperuntukkan bagi warga miskin tapi ternyata tak tepat sasaran.

 

Seperti yang dikeluhkan Feiny Kalalo, warga di Kecamatan Tenga. Dia menyesalkan bantuan seperti PKH dan bantuan KKS tidak tepat sasaran. “Sampai sekarang kami yang memang hanya petani yang dalam kategori miskin tidak mendapatkan bantuan. Mereka yang secara fisik terlihat mampu malah dapat bantuan,” ujarnya saat diwawancarai Manado Post.

Lebih disayangkan, katanya ada pihak perangkat desa yang ternyata turut mendapatkan bantuan sosial tersebut. “Apalagi ada oknum perangkat desa yang mendapatkan bantuan itu. Kami menduga ada kongkalikong dari pihak dinas terkait. Entah bagaimana dan kepada siapa kami mengeluhkan ini, kami harap pemerintah segala tindaklanjuti,” tukasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Minsel Sofie Sumampow membantah adanya kongkalikong dari pihaknya terkait pemberian bantuan sosial. “Biar saya luruskan, semua data nama keluarga miskin penerima bantuan itu langsung dari Kementerian Sosial. Data itu bukan dari kami, tapi mereka ambil data di Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi bukan dari kami langsung," ujarnya saat dikonfirmasi Minggu (16/6).

Sumampow menambahkan, keluhan perihal bantuan sosial atau bantuan masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran sudah sering diterimanya. “Jadi kami meski keterbatasan dana mau melakukan pendataan ulang tahun ini. Nanti kita rapatkan dengan setiap kecamatan untuk lakukan verifikasi dan validasi data warga miskin. Baru kami akan langsung ke pusdatim di Kemensos untuk ubah data itu,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia menjelaskan setelah ter-update, nama-nama keluarga miskin akan dipampangkan di setiap kantor desa. “Juga di rumah masing-masing penerima bantuan itu akan kami pasangkan stiker bertuliskan keluarga miskin. Itu sebagai upaya kami supaya keluarga yang merasa mereka sudah cukup secara finansial namun masih menerima bantuan sosial mendapatkan efek jerah. Dan mereka bisa melaporkan untuk mengganti ke keluarga yang memang benar-benar lebih membutuhkan," tukas Sumampow.

Terkait oknum perangkat desa yang mendapatkan bantuan sosial, Kadis PMD Minsel Hendrie Lumapow menegaskan hal itu tentu tidak patut ditiru. “Memang secara aturan belum ada. Namun jika memang perangkat desa yang menerima bantuan sosial atau bagi masyarakat miskin kemudian perangkat desa sudah tidak dalam kategori miskin, seharusnya tidak boleh lagi menerima. Karena sebagai perangkat desa, dia harus mampu mendahulukan kepentingan masyarakat yang memang berkekurangan,” pungkasnya.(rgm/gnr)

Kirim Komentar