17 Jun 2019 15:34
Pengamat: Produktivitasnya Minim

Akhirnya, Wakil Rakyat Minahasa Lahirkan Ranperda

MyPassion
Pricilia Lumingkewas

MANADOPOSTONLINE.COM—Jelang akhir masa jabatan, 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa, baru akan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Minahasa tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal ini diputuskan usai pelaksanaan rapat paripurna, Kamis (13/6) pekan lalu. Usai memberikan keterangan sebelumnya, kepada pihak eksekutif terkait rencana ranperda tersebut.

 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Minahasa Pricilia Lumingkewas menyebutkan, beberapa tahapan proses pembentukan Perda Kabupaten Layak Anak telah melewati beberapa tahapan, salah satunya dengan uji publik bersama tim ahli.

"Sampai saat ini tahapan dalam rangka penetapan Perda Kabupaten Layak Anak telah mencapai kurang lebih 60 persen," sebut Lumingkewas.

Lanjutnya, Senin (17/6) (hari ini, red) DPRD bakal melanjutkan pembahasan dengan instansi terkait.

"Rencananya, kami akan menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak ini  di akhir bulan ini. Karena seiring berjalannya periode 2014-2019 hanya sampai bulan  September. Perda inisiatif DPRD Minahasa ini adalah yang pertama," ungkapnya.

Memang tak seperti DPRD kebanyakan, para wakil rakyat di Minahasa, bisa dikatakan ‘hemat’ dalam menelurkan Ranperda, padahal salah satu fungsi utama DPRD adalah membuat atau mendesain peraturan daerah. Hal ini tentunya menjadi warning bagi calon wakil rakyat berikutnya.

Terpisah,  Pengamat Politik Sulut Dr Ferry Liando menyatakan, meski durasi menjabat kian pendek. Keseriusan wakil rakyat harusnya bisa lebih diutamakan, apalagi dengan sejumlah fasilitas dan kemudahan yang diberikan negara. Tentunya, wajib dijawab dengan kerja yang efektif dan profesional.

“DPRD harus memberikan kado terakhir sebelum mengakhiri jabatan. Tentu ini menjadi tantangan karena, tidak semua anggota DPRD aktif menghadiri sidang-sidang, apalagi mereka yang sudah tidak terpilih lagi," ucapnya.

“Jangan sampai PR ini diwariskan lagi ke Anggota DPRD berikutnya, harusnya ini menjadi kewajiban anggota lama. Apalagi ini baru Ranperda inisiatif perdana, sangat tidak produktif sebenarnya,” kritiknya lagi.

Dirinya pun menyoroti, sisa masa kerja Anggota DPRD yang akan berakhir di Bulan September nanti, wajib di isi dengan kegiatan yang benar-benar mencirikan seorang pejuang aspirasi rakyat.

"Jangan memanfaatkan masa akhir jabatan dengan kegiatan yang sifatnya tidak menguntungkan publik. Seperti kegiatan bimtek di akhir jabatan. Apalagi kegiatan itu banyak menguras anggaran. Harusnya setiap anggaran yang digunakan oleh pejabat publik orientasinya adalah dampak pada kepentingan umum baik secara langsung atau tidak langsung," sarannya.

"Apalagi jika yang mengikuti bimtek itu tidak terpilih lagi. Jika masih terpilih mungkin manfaatnya masih bisa diaplikasikan bersama pihak eksekutif. Pelaksanaan Bimtek juga harus jelas, untuk apa kegiatan itu dilakukan? Apakah bimtek itu berkaitan dengan suatu program, misalnya legislasi seperti pembuatan Perda atau program lainnya. Jika tidak ada hasil dari kegiatan tersebut, apa esensi nya? Selain hanya menghambur-hamburkan uang," pungkasnya.

Ditambahkan Pengamat Politik Jovanno Panelewen, ranperda Inisiatif itu di buat oleh DPRD sebagai pelaksanaan tugas dalam bidang legislasi di daerah. Anggota DPRD kata dia, seharusnya aktif membuat perda inisiatif sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada konstituen atau masyarakat. Lewat satu produk peraturan yang mengakomodasi kepentingan konstituen demi kesejahteraan masyarakat.

"Bahkan perda inisiatif sebenarnya juga sebagai ruang untuk memenuhi janji politik dari anggota dewan kepada konstituen. Semakin banyak ranperda yang dihasilkan, artinya semakin bertanggungjawab wakil rakyat kepada konstituen," tukasnya.(tr-03/jul)

Kirim Komentar