15 Jun 2019 09:05

Butuh 14 Jam Tuntaskan Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres di MK

MyPassion
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Miftahulhayat/Jawa Pos)

MANADOPOSTONLINE.COM—Butuh waktu 14 jam bagi Hakim Konstitusi, untuk menuntaskan sidang pendahuluan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi kemarin (14/6). Tim kuasa hukum paslon 02 selaku pemohon cukup lama membacakan permohonan setebal kurang lebih 180 halaman. Sementara, KPU Selaku termohon dan kuasa hukum paslon 01 sebagai pihak terkait menyatakan keberatan.

Keberatan yang disampaikan KPU maupun tim 01 berkaitan dengan adanya perbaikan permohonan yang disampaikan pemohon. Padahal, dalam hukum acara jelas diatur bahwa tidak ada perbaikan bagi permohonan sengketa pilpres. Sejak awal, KPU hanya menyiapkan jawaban bagi permohonan yang diajukan pada 24 Mei lalu.

Sidang yang dimulai pukul 09.05 itu diwarnai dua kali skors. Pertama saat menjelang waktu salat Jumat pukul 11.15. Kedua pukul 14.45 setelah KPU meminta tambahan waktu untuk mengajukan saksi dan bukti ekstra. Sebab, KPU juga harus menjawab permohonan hasil perbaikan yang dibacakan tim 02.

KPU pun sempat menginterupsi dua kali saat tim 02 membacakan permohonan. Sebagai bentuk protes atas dibacakannya perbaikan permohonan. Namun, hakim melarangnya. “Tidak ada interupsi,” ucap Ketua MK Anwar Usman dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).

Kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat diberi kesempatan mengatakan bahwa yang disampaikan tim 02 berbeda dengan permohonan sebelumnya. “Apa yang dibacakan memuat posita (dalil) dan petitum (tuntutan) yang sama sekali baru,” ujarnya. Karena itu, pihaknya menyatakan keberatan karena jawaban yang diserahkan ke MK pun tidak terkait dengan perbaikan permohonan.

Senada, kuasa hukum 01 Yusril Ihza Mahendra meminta hakim mempertegas posisi permohonan itu. sebab, hal tersbeut juga berkaitan dengan keterangan yang akan disampaikan timnya selaku pihak terkait. “Kiranya bisa diambil keputusan, permohonan mana yang akan dipakai. Kami bingung mengacu yang mana,” ucapnya.

Protes tersebut sempat membuat hakim jengah. Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta para pihak berhenti mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan tim 02. “Itu semua serahkan kepada mahkamah untuk menilai,” tegasnya.

Persidangan kali ini memang panggung bagi Tim 02 selaku pemohon. Sidang kemarin hanya mengagendakan pembacaan permohonan pemohon. Selama hampir tiga jam, tiga pengacara 02 bergantian membacakan dalil yang diakhiri dengan tuntutan. Mulai Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, hingga Teuku Nasrullah.

BW, panggilan Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa penetapan perolehan suara kedua paslon presiden dan wakil presiden oleh KPU tidak sah secara hukum.

“Karena perolehan suara paslon 01 yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum,” ujarnya. Atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh Joko Widodo selaku capres petahana.

Hanya ada beberapa tuntutan yang masih sama. Seperti tuntutan untuk mendiskualifikasi paslon 01 dan menetapkan paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Serta opsi pemungutan suara ulang di sebagian atau seluruh wilayah NKRI. “Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono,” tambah BW.(gnr)

Kirim Komentar