13 Jun 2019 08:43

Hapus Diskon Ojek Online, Kemenhub: Jangan Sampai Nol Rupiah

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOSTONLINE.COM—Kementerian Perhubungan berwacana membatasi diskon ojek daring (ojol). Wacana  ini mendapat berbagai respon. Harapannya diskon tetap diberikan namun tidak merusak persaingan usaha. 

 

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan diskon yang diberikan operator ojol sering kali jor-joran. Dikhawatirkan jika dibiarkan menjadi predatory repricing. ”Jadi bukan hanya marketing,” ungkapnya. 

Kemenhub, menurut Budi, telah berkonsultasi dengan KPPU. Menurutnya kalau diskon mengarah pada predatory pricing maka masuk pada ranah persaingan usaha.

”Kalau cenderung persaingan usaha maka KPPU akan turun tangan,” bebernya. Langkah yang diambil Kemenhub merupakan peringatan agar operator memperhatikan sekma diskon. 

Lalu apakah diskon betul dihilangkan? Budi menyatakan bahwa diskon masih tetap dibolehkan. Namun harus ada rentan harga. ”Jangan sampai 1 Km nol rupiah,” ucapnya. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, diskusi  mengenai diskon ojol ini dilakukan berdasarkan aspirasi driver. Pihaknya tidak akan memutuskan regulasi tanpa melakukan riset dengan berbagai pihak.

Untuk itu Kemenhub siap menampung aspirasi dari driver, penyedia jasa transportasi online, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah itu mencapai kesepakatan, aturan tersebut akan disosialisasikan ke berbagai kota. “Jadi tidak benar kita (Kemenhub, Red) yang memutuskan,” sambung Budi.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, inisiatif mengatur diskon ojol ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab diskon pada dasarnya hanyalah salah satu strategi perusahaan untuk menggaet konsumen, sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengatur.

Namun jika diskon itu dilakukan untuk mematikan salah satu pesaing bisnis dengan cara yang tidak sehat, barulah pemerintah perlu menciptakan regulasi.

“Maka pemerintah harus bisa membuktikan, apakah perang diskon memang menciptakan persaingan yang tidak sehat? Apakah diskon yang tidak sehat itu berpotensi mengubah struktur pasar dari saat ini duopoly menjadi monopoli?” kata Enny. Jika dugaan persaingan yang tidak sehat itu benar terbukti, barulah pemerintah layak mengatur soal diskon.

Sebaliknya, jika tak ada bukti mengenai persaingan yang tidak sehat, maka pemerintah tidak perlu mengatur diskon. Sebab, ada kepentingan konsumen yang juga harus dilindungi oleh pemerintah. Konsumen juga berhak mendapatkan layanan terbaik dari penyedia transportasi online. 

Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan diskon masih dibutuhkan.  Kemenhub menurutnya juga telah berkomunikasi dengan asosiasi pengemudi ojek online itu. ”Pembatasan diskon agar tidak mematikan usaha lain,” bebernya. (jpg)

Kirim Komentar