12 Jun 2019 09:44

Kajian IUP Bakal Ketat, Kontribusi Kurang Izin Dicabut

MyPassion
BA Tinungki

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus menyeriusi masalah pertambangan. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut BA Tinungki mengatakan, sekarang ini pemprov akan secara ketat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

 

"Kita sekarang sangat selektif dalam mengeluarkan IUP. Jadi semua kita perketat. Tidak boleh ada yang mudah. Pengusaha yang akan mengurus IUP, tentu harus memiliki itikad baik dalam menjaga lingkungan. Serta harus memiliki modal. Jangan sampai IUP keluar, dan kerena tidak memiliki modal, sehingga itu kembali dijual ke pihak luar. Itu tidak bisa. Dan sekarang kita perketat," ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, IUP ini memang sudah diperketat karena pengusaha tambang juga harus memberikan kontribusi bagi daerah. Dia meminta, pengusaha jangan hanya mengeruk dan mengambil hasil bumi, namun tidak memperhatikan pembangunan daerah.

"Jadi tambang ini, harus memberikan dampak positif bagi daerah. Apalagi daerah seputaran tambang. Dan perlahan harus meluas. Jadi dengan diperketatnya IUP ini, maka kita berharap mendapatkan pengusaha pertambangan yang serius dan ingin juga memperhatikan kondisi daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menegaskan, semua pengusaha yang ingin berinvestasi di Sulut sangat terbuka.

Namun untuk jenis pertambangan, pihaknya harus melakukan pengkajian secara dalam sebelum IUP diterbitkan. Karena menurutnya, untuk mendapatkan IUP ini sangatlah susah.

"Kita sudah cabut puluhan IUP. Itu karena ada yang hanya mengambil hasil bumi. Namun tidak memberikan kontribusi bagi daerah. Dan sekarang, selain perketat dikeluarkan IUP, semua kegiatan tambang juga diawasi secara ketat. Tidak boleh ada yang lolos dan asal ambil," tegasnya.

OD juga mengatakan, dirinya sudah meminta kabupaten/kota menyisihkan anggaran dalam APBD untuk pemeliharaan lingkungan. Dan jelasnya, daerah tidak boleh mengeluarkan izin terkait tambang ataupun yang terkait dengan dampak lingkungan.

"Izin harus satu pintu. Apalagi izin usaha yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Semua harus dari provinsi. Baik tambang atau reklamasi tidak boleh dari daerah. Sekarang kita perketat semua itu. Jadi saya harapkan, sinergitas yang baik dengan kabupaten/kota dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sehat," tandasnya. (TR-02/CAN)

Kirim Komentar