11 Jun 2019 14:07

Pilhut Minsel Tunggu Dana Bantuan Pemkab

MyPassion
Ilustrasi.(Istimewa)

MANADOPOSTONLINE.COM—Agenda pemilihan hukum tua (Pilhut) di Minsel masih dikatakan abu-abu atau belum jelas. Padahal sebelumnya ramai dibicarakan akan digelar Bulan Oktober tahun ini. Namun sampai saat ini tahapan pilhut belum juga jalan, sedangkan mengacu pada undang-undang, tahapan pilhut harus digelar enam bulan sebelum pelaksanaannya.

Masyarakat di desa-desa pun turut mempertanyakan kinerja dinas terkait, pasalnya sudah ada beberapa pejabat hukum tua yang sudah menjabat lebih dari tiga tahun. "Ada beberapa pejabat sudah lebih dari tiga tahun, seharusnya sudah bisa dilakukan pemilihan yang definitif. Tahun lalu juga informasi akan ada pilhut tapi tidak jadi. Tahun ini juga masih ada tanda tanya jadi atau tidak," ujar Romi Kumakaw warga Kecamatan Ranoyapo.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Minsel Hendrie Lumapow mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan menyelenggaraan pilhut. Dan tinggal menunggu ditandatangani bupati.

"Memang direncanakan Oktober tahun ini. Tapi kembali lagi kita hanya sebagai pihak eksekutor, semua tinggal menunggu perintah atasan. Kalau dari kami tidak masalah kapan digelar," ujarnya saat ditemui selepas apel perdana jajaran Pemkab Minsel, Senin (10/6).

Dia juga mengatakan, penyelenggaraan pilhut membutuhkan tambahan dana dari pemkab. "Tapi kita juga harus lihat anggaran pilhutnya. Tentunya kalau dana tidak ada, maka akan susah untuk dilakukan pilhut," tukasnya.

Terpisah Sekkab Minsel Danny Kaawoan mengatakan, dalam APBD Induk tahun ini tidak dibicarakan untuk dianggarkan pilhut tahun ini. "Memang tidak ada pilhut tahun ini, mungkin tahun depan. Karena tidak ada anggaran yang ditata untuk itu," katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Terkait dana silpa dua tahun berturut-turut yang dianggarkan tiap desa untuk makan minum (mami) penyelenggaraan pilhut, Kaawoan mengatakan hal itu tidak menjadi masalah. "Itu tidak masalah, karena bisa digunakan lagi tahun berikutnya. Ambil dari Silpa berjalan itu walaupun dua kali berturut-turut tidak apa-apa," sebutnya.

Dia menekankan, desa-desa yang ingin menyelenggarakan pilhut sendiri, pada hakikatnya bisa dianggarkan lewat Dandes tanpa menunggu bantuan dana pemkab. "Dana dari pemkab itu hanya untuk membantu. Kalau desa mau membiayai pilhut untuk selenggarakan sendiri tanpa bantuan sebenarnya tidak apa-apa. Bisa dianggarkan pilhut lewat Dandes tanpa bantuan pemkab. Tapi karena ini menunggu anggaran bantuan dari pemkab jadi, pilhut tidak terlaksana tahun ini," pungkas Kaawoan.(rgm/gnr)

Kirim Komentar