11 Jun 2019 09:09

16 Peda Wajib Tuntaskan PR BPK, Wagub: Jangka Waktu Penyelesaian 60 Hari

MyPassion
Steven Kandouw

MANADOPOSTONLINE.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut. Namun dari hasil tersebut, masih ada catatan yang disampaikan BPK dan menjadi kewajiban perangkat daerah (peda) untuk diselesaikan.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta kepada 16 peda di lingkungan Pemprov Sulut agar segera menyelesaikan temuan dari BPK tersebut. Peringatan tersebut juga menurut Kandouw, memang langsung diinstruksikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey agar menjadi perhatian.

"Jadi dari catatan dan hasil temuan BPK ada sekitar 16 peda belum maksimal dalam pengelolaan keuangan dan administrasinya. Untuk itu, pesan dari Pak Gubernur Olly agar segera menyelesaikan hasil temuan dari BPK tersebut selama 60 hari kerja. Ini harus menjadi perhatian peda tersebut. Tidak perlu lagi saya menyebut satu persatu siapa itu, karena sudah menjadi kesadaran dan kewajiban mereka untuk menyelesaikan temuan. Kan BPK juga sudah sampaikan ke peda terkait untuk penyelesaian, jadi harus segera karena waktu penyelesaian semakin dekat," tuturnya, saat apel kerja lingkup Pemprov Sulut pasca libur lebaran, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, kemarin (10/6).

Kandouw mengatakan, di tahun ini presisi Pemprov Sulut, baik penyerapan maupun pendapatan harus tepat 100 persen. Dan temuan menjadi hal penting agar pengelolaan keuangan serta administrasi semakin baik. Dirinya menargetkan dengan catatan yang diberikan BPK, menjadi acuan peda dalam pengelolaan keuangan.

Sehingga, tahun depan opini WTP bisa kembali diraih Pemprov Sulut. Saat ini juga, menurutnya, peda harus menggenjot serapan anggaran serta serapan fisik sesuai dengan regulasi dan target yang diberikan.

"Tidak ada lagi program kita ditunda atau mengalami kegagalan. Segera kembali ke tempat dan menggelar rapat internal. Mari kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena tahun ini presisi pemprov baik penyerapan maupun pendapatan harus tepat 100 persen. Dan karena BPK sudah memberikan catatan, saya harap itu dijadikan perhatian, agar pengelolaan keuangan dan administrasi tahun ini bisa sesuai dengan apa yang diatur. Jadikan ini pengalaman, agar pengelolaan keuangan semakin baik. Dan saat ini yang saya minta adalah terus menggenjot pekerjaan agar bisa sesuai dengan target," imbuhnya.

12
Kirim Komentar